Tolak Otsus Jilid II dan Tuntut Referandum, Ribuan Warga Papua Turun ke Jalan

NABIRE - Ribuan warga Papua turun ke jalan menolak kelanjutan pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) jilid II bagi Provinsi Papua, Jumat (25/9/2020). Mereka menyampaikan sejumlah poin penolakan, di antaranya meminta pemerintah bertanggung jawab atas penembakan yang menewaskan seorang pendeta di Kabupaten Intan Jaya belum lama ini.

(Baca juga: Kembali Berulah, KKB Serang Polisi di Intan Jaya Papua)

Massa awalnya berkumpul disejumlah titik, kemudian melakukan long march ke kantor Bupati Nabire. Aksi demonstrasi kali ini, ribuan massa tidak mematuhi protokol kesehatan dimana sebagian besar pendemo tidak menggunakan masker kesehatan dan tidak melakukan jaga jarak.

(Baca juga: Imbas Terapkan Lockdown, Malaysia Deportasi 240 Pekerja Migran Indonesia)

Pekikan merdeka dan Referandum menggema saat massa yang dikoordinir oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) melakukan long march menuju kantor Bupati Nabire.

Tujuan rakyat ke kantor Bupati hendak bertemu dengan Bupati Nabire, guna menyampaikan aspirasi mereka. Namun sayang, niat untuk bertemu sang bupati tidak tercapai Karena sang Bupati tidak berada di kantor.

Aparat keamanan mengambil langkah cepat dan terukur, agar tidak menimbulkan mobilisasi massa di titik kerawanan dengan mengumpulkan seluruh massa di lapangan Mapolres Nabire.

Di kantor polisi, ribuan massa demo damai menyampaikan 8 pernyataan sikap atau deklarasi masyarakat Papua wilayah Meepago. Delapan pernyataan sikap tersebut di antaranya, Menolak dengan tegas perpanjangan pemberlakuan Otonomi Khusus jilid II dalam bentuk apapun diteritori West Papua (Papua – Papua Barat).

Menolak segala bentuk kompromi sepihak serta agenda-agenda pembahasan dan keputusan yang tidak melibatkan rakyat Papua selaku subjek dan objek seluruh persoalan di Papua. Segera kembalikan kepada rakyat Papua untuk memilih dan menentukan nasibnya sendiri (apakah menerima Otsus atau merdeka sebagai sebuah Negara).

Mendukung suara 1,8 juta rakyat Papua yang telah menandatangani petisi rakyat Papua pada tahun 2017 yang meminta supervisi Internasional dalam penentuan nasib sendiri melalui referendum.