Pilkada, Ini Tujuh Sosok Pjs Bupati/Wali Kota yang Dikukuhkan Ridwan Kamil

"Kondusivitas jadi prioritas, langsung lakukan safari silaturahmi ke Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah), tokoh agama, dan tokoh masyarakat di wilayah masing-masing," tegasnya.

Dia juga meminta Pjs bupati/wali kota langsung berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat untuk menguatkan aturan tentang protokol kesehatan selama kampanye berlangsung.

Selain itu, mereka juga diminta menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) di daerahnya. Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu menegaskan, pihaknya tidak menghendaki adanya pelanggaran yang dilakukan ASN selama masa kampanye, baik lewat media sosial maupun berpartisipasi langsung. (Baca juga: Bupati Majalengka: Jangan Lelah dan Lengah Lawan COVID-19)

"Jaga netralitas dari ASN, jangan ada pelanggaran kecil seperti like posting-an media sosial, apalagi terlihat langsung (ikut kampanye)," tegasnya lagi.

Khusus untuk Pjs Bupati Karawang dan Pjs Wali Kota Depok, Kang Emil meminta agar mengoptimalkan pengendalian COVID-19 selama pelaksanaan pilkada mengingat kedua daerah tersebut merupakan zona merah COVID-19. Dia menekankan, jangan sampai ada klaster pilkada di Jabar.

Tidak hanya itu, Kang Emil pun meminta kepada ketujuh Pjs bupati/wali kota untuk melaporkan perkembangan di daerahnya masing-masing setiap pekan selama menjabat sebagai Pjs.

"Setiap Minggu wajib laporkan perkembangan ke saya, di hari Senin. Artinya ada 10 laporan," katanya. (Baca juga: Semprotkan Disinfektan, Dandim dan Kapolres Blusukan di Zona Merah COVID-19)

Dalam kesempatan itu, Kang Emil pun berpesan kepad pihak kepolisian untuk menjaga keamanan dan kondusivitas pilkada di Jabar yang selama ini dikenal aman dan kondusif dengan melakukan ketegasan dan komunikasi yang efektif.

"Jabar terkenal pilkada selalu kondusif, tak ada peluru lepas, kaca pecah, dan darah tumpah. Kuncinya komunikasi dan ketegasan," tandasnya.