Pilkada, Ini Tujuh Sosok Pjs Bupati/Wali Kota yang Dikukuhkan Ridwan Kamil

BANDUNG - Tujuh sosok terpilih sebagai penjabat sementara (Pjs) bupati/wali kota yang ditugasi untuk memimpin kabupaten/kota yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di Provinsi Jabar.

Ketujuh sosok Pjs bupati/wali kota tersebut, yakni Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jabar, Dani Ramdan yang akan bertugas memimpin Kabupaten Pangandaran.

Kedua, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar, Hening Widiatmoko yang akan memimpin Kabupaten Tasikmalaya. Ketiga, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jabar, Yerry Yanuar yang akan memimpin Kabupaten Karawang.

Keempat, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPM-Desa) Jabar, Bambang Tirtoyuliono yang akan memimpin Kabupaten Indramayu.

Kelima, Asisten Administrasi Sekretariat Daerah (Setda) Jabar, Dudi Sudrajat Abdurachim yang akan memimpin Kabupaten Cianjur.

Keenam, Kepala Biro Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Raden Gani Muhammad yang akan memimpin Kabupaten Sukabumi. Terakhir, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar, Dedi Supandi yang akan memimpin Kota Depok.

Ketujuh sosok tersebut dikukuhkan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil sebagai Pjs bupati/wali kota di Gedung Youth Center Sport Jabar Arcamanik, Kota Bandung, Jumat (25/9/2020).

Mereka bertugas mulai 26 September hingga 5 Desember 2020 mendatang atau selama masa kampanye Pilkada Serentak 2020.

Diketahui, di Provinsi Jabar, sebanyak 8 kabupaten/kota akan menggelar Pilkada Serentak 20202. Khusus Kabupaten Bandung, tidak ada penempatan Pjs bupati mengingat tidak ada kekosongan jabatan bupati/wakil bupati selama masa kampanye.

Gubernur Jabar, Ridwan Kamil meminta, tujuh sosok Pjs yang akan bertugas harus mampu menjaga kondusivitas sosial politik di daerahnya selama masa kampanye berlangsung.

"Kondusivitas jadi prioritas, langsung lakukan safari silaturahmi ke Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah), tokoh agama, dan tokoh masyarakat di wilayah masing-masing," tegasnya.

Dia juga meminta Pjs bupati/wali kota langsung berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat untuk menguatkan aturan tentang protokol kesehatan selama kampanye berlangsung.

Selain itu, mereka juga diminta menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) di daerahnya. Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu menegaskan, pihaknya tidak menghendaki adanya pelanggaran yang dilakukan ASN selama masa kampanye, baik lewat media sosial maupun berpartisipasi langsung. (Baca juga: Bupati Majalengka: Jangan Lelah dan Lengah Lawan COVID-19)

"Jaga netralitas dari ASN, jangan ada pelanggaran kecil seperti like posting-an media sosial, apalagi terlihat langsung (ikut kampanye)," tegasnya lagi.

Khusus untuk Pjs Bupati Karawang dan Pjs Wali Kota Depok, Kang Emil meminta agar mengoptimalkan pengendalian COVID-19 selama pelaksanaan pilkada mengingat kedua daerah tersebut merupakan zona merah COVID-19. Dia menekankan, jangan sampai ada klaster pilkada di Jabar.

Tidak hanya itu, Kang Emil pun meminta kepada ketujuh Pjs bupati/wali kota untuk melaporkan perkembangan di daerahnya masing-masing setiap pekan selama menjabat sebagai Pjs.

"Setiap Minggu wajib laporkan perkembangan ke saya, di hari Senin. Artinya ada 10 laporan," katanya. (Baca juga: Semprotkan Disinfektan, Dandim dan Kapolres Blusukan di Zona Merah COVID-19)

Dalam kesempatan itu, Kang Emil pun berpesan kepad pihak kepolisian untuk menjaga keamanan dan kondusivitas pilkada di Jabar yang selama ini dikenal aman dan kondusif dengan melakukan ketegasan dan komunikasi yang efektif.

"Jabar terkenal pilkada selalu kondusif, tak ada peluru lepas, kaca pecah, dan darah tumpah. Kuncinya komunikasi dan ketegasan," tandasnya.