Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Hindari Kluster Keluarga, Tim COVID-19 Hunter Jemput Bola
loading...
Pemprov Jatim memaksimalkan peran Tim COVID-19 Hunter untuk menjemput pasien guna menghindari kluster keluarga.Foto/dok
A
A
A
SURABAYA - Forkopimda Jawa Timur mengambil langkah pro aktif menjemput pasien positif COVID-19 tetapi isolasi mandiri fasilitasnya kurang mendukung. Misalnya sanitasi dan ventilasi serta gizi yang kurang memadai.
Gubernur Khofifah menambahkan, isolasi mandiri tidak disarankan apabila rumah tidak memenuhi syarat, misalnya jika fasilitas sanitasi dan ventilasi kurang support. Tidak ada ruangan pribadi untuk isolasi, maupun ketika pasien memiliki komorbid yang butuh dimonitor ketat.
"Kami telah menyiapkan RS Lapangan Indrapura di Surabaya. Saat ini dalam komando Pangkogabwilhan II. Dan saat ini di Kota Malang, kita sedang menyiapkan isolasi atau karantina terpusat di Poltekes Malang dengan kapasitas 306 bed," tutur orang nomor satu Jatim ini.
Oleh sebab itu guna meminimalkan isolasi mandiri di rumah yang kurang mendukung, Pemprov bersama jajaran Polda Jatim dan Kodam V Brawijaya melakukan penjemputan pasien terkonfirmasi positif yang menjalani isolasi mandiri tetapi fasilitasnya tidak memenuhi syarat.
(Baca juga: 2070 Pasien COVID-19 di RS Lapangan Sembuh dan Nol Kematian )
Pejemputan pasien ini tak lain, mengacu pada fakta bahwa hingga 24 September 2020, terdapat 1.660 orang pasien COVID-19 yang masih menjalani isolasi mandiri di Jawa Timur serta pengendalian atas munculnya kluster keluarga.
"Saat ini, kami bersama tim Polda Jatim dan Kodam V Brawijaya akan jemput bola yang dilaksanakan tim COVID-19 Hunter. Jika ada pasien yang merasa rumahnya kurang memenuhi syarat untuk isolasi mandiri, maka tim covid-19 hunter siap menjemput dan akan di carikan tempat isolasi atau karantina yang sesuai. Termasuk berbagai rumah sakit rujukan di daerah. Hal ini untuk menghindari meluasnya kluster keluarga," imbuhnya kembali.
Melalui pola jemput bola ini, Gubernur Khofifah berharap bisa memudahkan pasien mengakses berbagai layanan COVID-19 guna mendapatkan perawatan terbaik. Dan semua layanan diperoleh secara gratis jika dilaksanakan di fasilitas kesehatan milik pemerintah.
Gubernur Khofifah menambahkan, isolasi mandiri tidak disarankan apabila rumah tidak memenuhi syarat, misalnya jika fasilitas sanitasi dan ventilasi kurang support. Tidak ada ruangan pribadi untuk isolasi, maupun ketika pasien memiliki komorbid yang butuh dimonitor ketat.
"Kami telah menyiapkan RS Lapangan Indrapura di Surabaya. Saat ini dalam komando Pangkogabwilhan II. Dan saat ini di Kota Malang, kita sedang menyiapkan isolasi atau karantina terpusat di Poltekes Malang dengan kapasitas 306 bed," tutur orang nomor satu Jatim ini.
Oleh sebab itu guna meminimalkan isolasi mandiri di rumah yang kurang mendukung, Pemprov bersama jajaran Polda Jatim dan Kodam V Brawijaya melakukan penjemputan pasien terkonfirmasi positif yang menjalani isolasi mandiri tetapi fasilitasnya tidak memenuhi syarat.
(Baca juga: 2070 Pasien COVID-19 di RS Lapangan Sembuh dan Nol Kematian )
Pejemputan pasien ini tak lain, mengacu pada fakta bahwa hingga 24 September 2020, terdapat 1.660 orang pasien COVID-19 yang masih menjalani isolasi mandiri di Jawa Timur serta pengendalian atas munculnya kluster keluarga.
"Saat ini, kami bersama tim Polda Jatim dan Kodam V Brawijaya akan jemput bola yang dilaksanakan tim COVID-19 Hunter. Jika ada pasien yang merasa rumahnya kurang memenuhi syarat untuk isolasi mandiri, maka tim covid-19 hunter siap menjemput dan akan di carikan tempat isolasi atau karantina yang sesuai. Termasuk berbagai rumah sakit rujukan di daerah. Hal ini untuk menghindari meluasnya kluster keluarga," imbuhnya kembali.
Melalui pola jemput bola ini, Gubernur Khofifah berharap bisa memudahkan pasien mengakses berbagai layanan COVID-19 guna mendapatkan perawatan terbaik. Dan semua layanan diperoleh secara gratis jika dilaksanakan di fasilitas kesehatan milik pemerintah.
(msd)
Explore More