Jelang Pemilu 2024, Forkopimda Se-Jatim Matangkan Koordinasi Antar Lembaga

SURABAYA - Menjelang Pemilu 2024, Forkopimda se-Jawa Timur terdiri dari Provinsi dan Kota/Kabupaten menggelar rapat bersama. Kegiatan yang digagas oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Timur dengan “Jatim Siap Mewujudkan Pemilu 2024 dengan Aman, Damai dan Demokratis”.

Kegiatan yang digelar di Grand City Convention and Exhibition hall, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, pada Senin (11/12/2023) lalu. di hadiri secara online dan offline dengan peserta yang hadir sebanyak 2.500 orang. Mereka terdiri dari Gubernur, Kapolda, Kabinda, Pangdam, hingga Camat.

Dalam laporannya Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Timur, Eddy Supriyanto, mengatakan, tujuan dilaksanakannya Rakor ini adalah untuk memastikan kerjasama optimal antara Pemerintah Daerah, TNI, Polri, dan instansi vertikal lainnya guna mencegah dan mendeteksi potensi gangguan keamanan di wilayah Jawa Timur dalam rangka menjaga keamanan dan kelancaran Pemilu Tahun 2024.

“Diharapkan dapat menggerakkan semua potensi satuan kerja untuk secara efektif memetakan dan mengatasi potensi gangguan keamanan menjelang Pemilu 2024, sehingga penyelenggaraan Pemilu dapat berjalan aman, nyaman, dan kondusif,” kata Eddy Supriyanto dalam siaran persnya, Rabu (20/12/2023).



Dalam kesempatan tersebut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI yang diwakili oleh Plh. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri RI, Togap Simangunsong, hadir menjadi narasumber dengan mebawakan tema materi ‘Peran Pemerintah Pusat Dalam Mewujudkan Pemilu Tahun 2024 yang Aman, Damai dan Demokratis’.

Dalam paparannya, Togap menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Daerah, TNI, Polri, dan instansi terkait dalam menjaga keamanan dan kelancaran pemilu pada 14 Februari 2024.

Ia juga meminta semua lembaga fokus pada persiapan, pengamanan, dan partisipasi tinggi dari masyarakat. Terlebih saat ini pemilu akan dilakukan serentak di 37 provinsi kecuali Provinsi DIY, 93 Kota dan 415 Kabupaten, kecuali Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta.

“Saya memilih materi yang memang benar-benar menjadi yang perlu Forkopimda ketahui yang pertama tentu kita mengetahui bersama bahwa Pemilu kita ini akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024,” tambahnya.

Termasuk mengenai Pilpres, pileg, hingga pemilihan DPD. Karena itu, pihaknya memastikan akan mendukung hal itu, termasuk penyusunan data kependudukan, pelaksanaan kampanye dan distribusi logistik, pemantauan pelaksanaan, dan netralitas ASN/PNS.