Merasa Dirugikan Aplikator, Komunitas Driver Online Layangkan Surat Terbuka ke DPRD Jabar
Selasa, 22 September 2020 - 09:54 WIB
loading...
Perwakilan komunitas driver online se-Jawa Barat saat memberikan pemaparan terkait regulator dari aplikator yang banyak merugikan mitra, Senin (21/9/2020) malam. Foto/SINDOnews/Adi Haryanto
A
A
A
CIMAHI - Puluhan komunitas driver online individu yang tergabung dalam Gerakan Revolusi Serentak (Gertak) Jabar yang merasa dirugikan pihak aplikator meminta perhatian pemprov dan DPRD Jabar .
Pasalnya, banyak kebijakan dari aplikator yang merugikan driver online yang notabenenya sebagai mitra, sehingga semakin lama eksistensi dan hak-hak yang diperoleh mitra dalam bekerja kian terpinggirkan.
"Komunitas driver online individu memberi kuasa ke kami untuk menyampaikan aspirasi ke DPRD Jabar khususnya komisi V dan gubernur. Poinnya adalah kemitraan antara aplikator dan driver tidak balance dan cendrung merugikan driver, itu yang dipersoalkan," kata Reza Fauzia Rachman dari Aurora Law Office & Partners di Cimahi, Senin (21/9/2020) malam.
Dijelaskannya, total ada sebanyak 13 poin aspirasi yang akan disampaikan ke DPRD Jabar dan gubernur pada saat proses audiensi nantinya.
Seperti soal penyesuaian tarif batas atas dan batas bawah, maping order tidak relevan, masalah penonaktifan (suspend), perekrutan mitra baru yang tidak transparan, dan lainnya.
Pasalnya, banyak kebijakan dari aplikator yang merugikan driver online yang notabenenya sebagai mitra, sehingga semakin lama eksistensi dan hak-hak yang diperoleh mitra dalam bekerja kian terpinggirkan.
"Komunitas driver online individu memberi kuasa ke kami untuk menyampaikan aspirasi ke DPRD Jabar khususnya komisi V dan gubernur. Poinnya adalah kemitraan antara aplikator dan driver tidak balance dan cendrung merugikan driver, itu yang dipersoalkan," kata Reza Fauzia Rachman dari Aurora Law Office & Partners di Cimahi, Senin (21/9/2020) malam.
Dijelaskannya, total ada sebanyak 13 poin aspirasi yang akan disampaikan ke DPRD Jabar dan gubernur pada saat proses audiensi nantinya.
Seperti soal penyesuaian tarif batas atas dan batas bawah, maping order tidak relevan, masalah penonaktifan (suspend), perekrutan mitra baru yang tidak transparan, dan lainnya.
Lihat Juga :
