Merasa Dirugikan Aplikator, Komunitas Driver Online Layangkan Surat Terbuka ke DPRD Jabar
loading...
Perwakilan komunitas driver online se-Jawa Barat saat memberikan pemaparan terkait regulator dari aplikator yang banyak merugikan mitra, Senin (21/9/2020) malam. Foto/SINDOnews/Adi Haryanto
A
A
A
CIMAHI - Puluhan komunitas driver online individu yang tergabung dalam Gerakan Revolusi Serentak (Gertak) Jabar yang merasa dirugikan pihak aplikator meminta perhatian pemprov dan DPRD Jabar .
Pasalnya, banyak kebijakan dari aplikator yang merugikan driver online yang notabenenya sebagai mitra, sehingga semakin lama eksistensi dan hak-hak yang diperoleh mitra dalam bekerja kian terpinggirkan.
"Komunitas driver online individu memberi kuasa ke kami untuk menyampaikan aspirasi ke DPRD Jabar khususnya komisi V dan gubernur. Poinnya adalah kemitraan antara aplikator dan driver tidak balance dan cendrung merugikan driver, itu yang dipersoalkan," kata Reza Fauzia Rachman dari Aurora Law Office & Partners di Cimahi, Senin (21/9/2020) malam.
Dijelaskannya, total ada sebanyak 13 poin aspirasi yang akan disampaikan ke DPRD Jabar dan gubernur pada saat proses audiensi nantinya.
Seperti soal penyesuaian tarif batas atas dan batas bawah, maping order tidak relevan, masalah penonaktifan (suspend), perekrutan mitra baru yang tidak transparan, dan lainnya.
Sebab, mereka memiliki kewenangan untuk meminta pihak aplikator yakni PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB) untuk membuat sistem kemitraan yang menyejahterakan semua pihak.
"Mitra selama ini merasa diperlakukan tidak adil dengan sistem yang dibuat sehingga mereka bersuara. Harapannya ada keterlibatan eksekutif dan legislatif agar tercipta regulasi yang sehat sesuai dengan azas kemitraan dal bisnis transportasi," tuturnya. (Baca juga: Awas Bencana Hidrometeorologi Masih Mengancam Wilayah Jabar)
Salah seorang juru bicara Gertak driver online individu Dani Kuncen menilai, sistem yang dibuat aplikator sekarang ini sangat merugikan driver. (Baca juga: Hujan Ringan dan Sedang Diramalkan Guyur Kota Bandung pada Siang-Sore)
Aspirasi sudah disampaikan beberapa kali ke pihak aplikator namun tidak pernah ditanggapi. Sehingga melalui jalan audiensi dengan DPRD dan Gubernur Jabar diharapkan perjuangan komunitas driver online ini bisa berujung kepada terciptanya kemitraan yang positif.
"Fakta di lapangan kemitraan ini dikuasai aplikator, terima silahkan tidak juga nggak masalah. Semestinya tidak begitu, karena azas kemitraan adalah semua pihak sejahtera. Makanya kami meminta kepada pemerintah dan legislatif untuk membuat regulator yang menyehatkan aplikator dan mitra," tegasnya.
Pasalnya, banyak kebijakan dari aplikator yang merugikan driver online yang notabenenya sebagai mitra, sehingga semakin lama eksistensi dan hak-hak yang diperoleh mitra dalam bekerja kian terpinggirkan.
"Komunitas driver online individu memberi kuasa ke kami untuk menyampaikan aspirasi ke DPRD Jabar khususnya komisi V dan gubernur. Poinnya adalah kemitraan antara aplikator dan driver tidak balance dan cendrung merugikan driver, itu yang dipersoalkan," kata Reza Fauzia Rachman dari Aurora Law Office & Partners di Cimahi, Senin (21/9/2020) malam.
Dijelaskannya, total ada sebanyak 13 poin aspirasi yang akan disampaikan ke DPRD Jabar dan gubernur pada saat proses audiensi nantinya.
Seperti soal penyesuaian tarif batas atas dan batas bawah, maping order tidak relevan, masalah penonaktifan (suspend), perekrutan mitra baru yang tidak transparan, dan lainnya.
Sebab, mereka memiliki kewenangan untuk meminta pihak aplikator yakni PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB) untuk membuat sistem kemitraan yang menyejahterakan semua pihak.
"Mitra selama ini merasa diperlakukan tidak adil dengan sistem yang dibuat sehingga mereka bersuara. Harapannya ada keterlibatan eksekutif dan legislatif agar tercipta regulasi yang sehat sesuai dengan azas kemitraan dal bisnis transportasi," tuturnya. (Baca juga: Awas Bencana Hidrometeorologi Masih Mengancam Wilayah Jabar)
Salah seorang juru bicara Gertak driver online individu Dani Kuncen menilai, sistem yang dibuat aplikator sekarang ini sangat merugikan driver. (Baca juga: Hujan Ringan dan Sedang Diramalkan Guyur Kota Bandung pada Siang-Sore)
Aspirasi sudah disampaikan beberapa kali ke pihak aplikator namun tidak pernah ditanggapi. Sehingga melalui jalan audiensi dengan DPRD dan Gubernur Jabar diharapkan perjuangan komunitas driver online ini bisa berujung kepada terciptanya kemitraan yang positif.
"Fakta di lapangan kemitraan ini dikuasai aplikator, terima silahkan tidak juga nggak masalah. Semestinya tidak begitu, karena azas kemitraan adalah semua pihak sejahtera. Makanya kami meminta kepada pemerintah dan legislatif untuk membuat regulator yang menyehatkan aplikator dan mitra," tegasnya.
(boy)
Lihat Juga :
