Kabupaten Gorontalo Maksimalkan Target Zero Desa Tertinggal

GORONTALO - Kabupaten Gorontalo memiliki 191 desa dan 14 kelurahan sehingga memiliki jumlah penduduknya yang tergolong banyak.

Dalam perkembangannya, sebelumnya desa tertinggal di Gorontalo sebanyak 57 dan saat ini tidak ada lagi desa tertinggal.

“Semuanya berkembang, maju bahkan sudah ada yang mandiri,” ucap Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo, di hadapan Wakil Menteri Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (Wamen PDTT), Budi Arie Setiadi, saat meresmikan sejumlah proyek Kementerian Desa, Minggu (13/9/2020).

Lanjut, Nelson, keberhasilan ni merupakan tekad dan komitmennya selama lima tahun yang terus dikembangkan.

Selanjutnya, kata nelson, ada anggaran dari pusat. Dana desa pada tahun 2017 hanya Rp220 miliar, maka tahun 2020 menjadi Rp287 miliar. “Terjadi peningkatan Rp10 miliar setiap tahun. Itu dana pusat yang mengalir ke desa,” Ungkap Nelson.

Belum lagi, kata Nelson, dana ADD 10 persen dana desa yang berasal dari pemerintah Kabupaten Gorontalo. “Didalam pengembangannya memang ada dua yang kami terus lakukan. Pertama, pemberdayaan masyarakat dan kedua pembangunan,” katanya.

Seadngkan menghadapi COVID-19, Pemkab Gorontalo melakukan pemberdayaan terutama di bidang kesehatan kurang lebih 60 persen.

“Jadi, kapasitas dana desa untuk kesehatan 60 persen, karena ini menjadi kebutuhan pada pandemi sekarang ini. Selain ada penanggulangan kemiskinan, pendidikan dan peningkatan kapasitas termasuk bumdes di dalamnya,” tuturnya. (Baca juga: Kelompok Bersenjata Tembak 2 Warga Pendatang di Sugapa Papua)

Terkait embung desa, Nelson menyampaikan, daerahnya berada di kawasan Danau Limboto seluas lebih kurang 3.000 hektare (Ha). (Baca juga: Balon Bupati Teluk Bintuni Papua Barat Dilaporkan Istri Pertamanya Ke KPUD)

“Tadinya 50 tahun lalu seluas 7.000 ha, sekarang 3.000 Ha. Kami sudah melakukan revitalisasi melalui dana pusat dan potensinya sektor perikanan, wisata bahkan hortikultura. Salah satu yang kita kembangkan hari ini adalah embung desa atas bantuan pemerintah pusat,” tukasnya.