LKPJ Bupati Teluk Bintuni Diterima Aklamasi Seluruh Fraksi DPRD
Jum'at, 11 September 2020 - 16:12 WIB
loading...
LPJ Bupati Teluk Bintuni Diterima Aklamasi Seluruh Fraksi DPRD. Foto/Ist
A
A
A
TELUK BINTUNI - Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw diterima secara aklamasi seluruh Fraksi di DPRD Teluk Bintuni .
Dalam siaran pers yang diterima SINDOnews, Jumat (11/9/2020), Bupati Bintuni Petrus Kasihiw didampingi Wakil Bupati Matret Kokop telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kabupaten Teluk Bintuni, tahun anggaran 2019 di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Teluk Bintuni. (Baca juga: Pilkada Teluk Bintuni, Partai Koalisi Ini Tegaskan Dukungan )
Nota pengantar yang memaparkan program serta penyaluran dan penggunaan APBD Teluk Bintuni sepanjang tahun 2019 dibacakan oleh Bupati Kasihiw dan tak jarang mendapatkan aplaus dari hadirin peserta rapat paripurna. Sebanyak lebih dari 37 program pro rakyat yang dibiayai oleh ABPD dinilai oleh seluruh fraksi sebagai tepat sasaran dalam upaya membangun Teluk Bintuni, seturut visi misi Bupati dan Wakil Bupati pada awal menjabat. (Baca juga: APBD Perubahan Sulsel Diestimasi Defisit Rp200 Miliar )
Penghargaan atas prestasi Wajar Tanpa Pengecualian oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama empat tahun menjabat pun mendapat apresiasi yang menghantar nota pengantar tersebut diterima secara aklamasi oleh seluruh fraksi di DPRD Teluk Bintuni yang disampaikan pada 8 September 2020.
“Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2019, yang telah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Papua Barat, berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian/(WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019, capaian ini merupakan WTP yang keenam kalinya, dan merupakan capaian yang keempat kalinya selama kepemimpinan saya bersama Bapak Matret Kokop, yaitu LKPD 2016, LKPD 2017, LKPD 2018 dan LKPD 2019,” ungkap Bupati Kasihiw pada pidatonya.
Bupati Kasihiw pada nota pengantarnya juga memaparkan kesuksesan pemerintah daerah dalam menangani defisit APBD dengan strategi pengendalian belanja daerah secara efektif dan efisien. Juga menggali potensi pendapatan daerah dari berbagai sumber dan berkoordinasi secara intens dengan kementerian keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
Atas defisit yang terjadi karena tidak tersalurkannya Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam, pemerintah daerah bersama Dirjen Perimbangan Keuangan akhirnya bisa mengubah simulasi defisit APBD Teluk Bintuni menjadi surplus.
Dalam siaran pers yang diterima SINDOnews, Jumat (11/9/2020), Bupati Bintuni Petrus Kasihiw didampingi Wakil Bupati Matret Kokop telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kabupaten Teluk Bintuni, tahun anggaran 2019 di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Teluk Bintuni. (Baca juga: Pilkada Teluk Bintuni, Partai Koalisi Ini Tegaskan Dukungan )
Nota pengantar yang memaparkan program serta penyaluran dan penggunaan APBD Teluk Bintuni sepanjang tahun 2019 dibacakan oleh Bupati Kasihiw dan tak jarang mendapatkan aplaus dari hadirin peserta rapat paripurna. Sebanyak lebih dari 37 program pro rakyat yang dibiayai oleh ABPD dinilai oleh seluruh fraksi sebagai tepat sasaran dalam upaya membangun Teluk Bintuni, seturut visi misi Bupati dan Wakil Bupati pada awal menjabat. (Baca juga: APBD Perubahan Sulsel Diestimasi Defisit Rp200 Miliar )
Penghargaan atas prestasi Wajar Tanpa Pengecualian oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama empat tahun menjabat pun mendapat apresiasi yang menghantar nota pengantar tersebut diterima secara aklamasi oleh seluruh fraksi di DPRD Teluk Bintuni yang disampaikan pada 8 September 2020.
“Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2019, yang telah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Papua Barat, berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian/(WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019, capaian ini merupakan WTP yang keenam kalinya, dan merupakan capaian yang keempat kalinya selama kepemimpinan saya bersama Bapak Matret Kokop, yaitu LKPD 2016, LKPD 2017, LKPD 2018 dan LKPD 2019,” ungkap Bupati Kasihiw pada pidatonya.
Bupati Kasihiw pada nota pengantarnya juga memaparkan kesuksesan pemerintah daerah dalam menangani defisit APBD dengan strategi pengendalian belanja daerah secara efektif dan efisien. Juga menggali potensi pendapatan daerah dari berbagai sumber dan berkoordinasi secara intens dengan kementerian keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
Atas defisit yang terjadi karena tidak tersalurkannya Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam, pemerintah daerah bersama Dirjen Perimbangan Keuangan akhirnya bisa mengubah simulasi defisit APBD Teluk Bintuni menjadi surplus.
Lihat Juga :
