Serapan APBD Tertinggi Nasional, Wakil Ketua DPRD Jabar: Perlu Peningkatan Pendapatan
Jum'at, 22 Agustus 2025 - 11:15 WIB
loading...
A
A
A
Iwan juga memberikan apresiasi atas koordinasi lintas OPD yang dilakukan Pemprov Jabar dalam mempercepat proses lelang dan pengadaan barang/jasa. Meski dihadapkan pada transisi sistem e-Katalog dari versi 5 ke versi 6, pemerintah dinilai cukup adaptif dan responsif.
“Kami memahami tantangan teknis yang dihadapi, seperti perubahan sistem e-Katalog, namun langkah proaktif dari Sekda dan jajaran patut diapresiasi. Kami harapkan semangat kolaboratif ini terus dipelihara,” katanya.
DPRD Jabar juga berkomitmen untuk terus melakukan fungsi pengawasan terhadap jalannya APBD, baik dari sisi pendapatan maupun belanja, agar tujuan utama pembangunan daerah bisa tercapai secara merata.
“Kami akan terus mengawal proses ini, karena tugas kami adalah memastikan bahwa anggaran benar-benar bermanfaat, tidak hanya terserap tapi juga tepat sasaran,” jelas Iwan.
Sebagai mitra pemerintah daerah, Iwan mengajak semua pihak, termasuk legislatif, eksekutif, dan masyarakat sipil, untuk bersama-sama menciptakan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Kita ingin Jawa Barat menjadi teladan dalam pengelolaan APBD. Ini bukan semata soal angka, tapi soal bagaimana kita membangun masa depan yang lebih baik bagi warga Jawa Barat,” katanya.
“Kami memahami tantangan teknis yang dihadapi, seperti perubahan sistem e-Katalog, namun langkah proaktif dari Sekda dan jajaran patut diapresiasi. Kami harapkan semangat kolaboratif ini terus dipelihara,” katanya.
DPRD Jabar juga berkomitmen untuk terus melakukan fungsi pengawasan terhadap jalannya APBD, baik dari sisi pendapatan maupun belanja, agar tujuan utama pembangunan daerah bisa tercapai secara merata.
“Kami akan terus mengawal proses ini, karena tugas kami adalah memastikan bahwa anggaran benar-benar bermanfaat, tidak hanya terserap tapi juga tepat sasaran,” jelas Iwan.
Sebagai mitra pemerintah daerah, Iwan mengajak semua pihak, termasuk legislatif, eksekutif, dan masyarakat sipil, untuk bersama-sama menciptakan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Kita ingin Jawa Barat menjadi teladan dalam pengelolaan APBD. Ini bukan semata soal angka, tapi soal bagaimana kita membangun masa depan yang lebih baik bagi warga Jawa Barat,” katanya.
(cip)
Lihat Juga :
