Serapan APBD Tertinggi Nasional, Wakil Ketua DPRD Jabar: Perlu Peningkatan Pendapatan
Jum'at, 22 Agustus 2025 - 11:15 WIB
loading...
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Iwan Suryawan mengatakan, serapan anggaran Jabar tertinggi nasional perlu diimbangi peningkatan pendapatan. Foto/SindoNews
A
A
A
BOGOR - Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) menyebut penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat tertinggi tingkat nasional. Data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, realisasi pendapatan Jawa Barat per 10 Agustus 2025 mencapai 54,67% dari target sekitar Rp31 triliun.
Sementara dari sisi belanja, Jabar mencatatkan posisi tertinggi dari 38 provinsi dengan serapan mencapai 52,08%. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pun menyebut kinerja Jawa Barat sebagai salah satu yang cukup ideal secara nasional.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat (Jabar) Iwan Suryawan memberikan tanggapan positif atas capaian pengelolaan APBD Jawa Barat 2025. Iwan menyebut serapan belanja yang tinggi merupakan sinyal positif bagi pergerakan ekonomi masyarakat, namun juga memberi catatan untuk terus menggenjot sisi pendapatan agar seimbang dan berkelanjutan.
Baca juga: Ini 5 Provinsi Baru jika Jawa Barat Dimekarkan, Daerahmu Masuk Mana?
Iwan menyampaikan apresiasinya terhadap langkah cepat dan sinergis yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya percepatan realisasi belanja yang mampu mendorong perputaran ekonomi daerah.
“Kami di DPRD Jawa Barat tentu memberikan apresiasi terhadap capaian serapan belanja daerah yang menjadi tertinggi secara nasional. Ini menunjukkan ada upaya serius dari Pemerintah Provinsi Jabar untuk memastikan anggaran yang disusun tidak hanya menjadi angka, tetapi benar-benar hadir untuk masyarakat,” ujar Iwan Jumat (22/8/2025).
Baca juga: Panglima TNI Tunjuk 14 Kolonel hingga Brigjen Jabat Danrindam, Ini Daftar Lengkapnya
Namun demikian, Iwan juga memberikan catatan penting mengenai posisi pendapatan Jawa Barat yang masih berada di peringkat ke-12 dari 38 provinsi. Menurutnya, capaian tersebut cukup baik, namun masih menyisakan ruang untuk ditingkatkan agar ketahanan fiskal Jabar semakin kuat.
“Dari sisi pendapatan memang perlu kita akui bahwa masih ada potensi yang belum tergarap secara optimal. Kita berada di urutan ke-12, artinya masih ada provinsi lain dengan pendapatan relatif lebih tinggi. Ini tentu jadi refleksi bersama bahwa sektor-sektor penghasil PAD kita masih bisa dimaksimalkan,” tambah politisi dari PKS tersebut.
Iwan mendorong agar Pemprov Jabar bersama seluruh OPD lebih agresif dalam menggali sumber-sumber pendapatan baru yang inovatif dan berkelanjutan, namun tetap menjaga prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.
“Pendapatan tinggi itu penting, tapi jangan hanya dari sektor yang mudah. Kita harus cari peluang lain seperti ekonomi digital, pariwisata berbasis budaya lokal, dan pengembangan ekonomi kreatif yang ramah lingkungan,” tuturnya.
Iwan juga mengingatkan agar percepatan belanja tidak hanya mengejar angka serapan semata, tetapi juga kualitas dari belanja tersebut. Menurut Iwan, penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar menyasar kebutuhan strategis masyarakat.
“Ke depan, kita harapkan serapan belanja juga dibarengi dengan perencanaan program yang matang, berbasis data, dan berdampak langsung. Belanja tinggi akan lebih berarti jika betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ucapnya.
Iwan juga memberikan apresiasi atas koordinasi lintas OPD yang dilakukan Pemprov Jabar dalam mempercepat proses lelang dan pengadaan barang/jasa. Meski dihadapkan pada transisi sistem e-Katalog dari versi 5 ke versi 6, pemerintah dinilai cukup adaptif dan responsif.
“Kami memahami tantangan teknis yang dihadapi, seperti perubahan sistem e-Katalog, namun langkah proaktif dari Sekda dan jajaran patut diapresiasi. Kami harapkan semangat kolaboratif ini terus dipelihara,” katanya.
DPRD Jabar juga berkomitmen untuk terus melakukan fungsi pengawasan terhadap jalannya APBD, baik dari sisi pendapatan maupun belanja, agar tujuan utama pembangunan daerah bisa tercapai secara merata.
“Kami akan terus mengawal proses ini, karena tugas kami adalah memastikan bahwa anggaran benar-benar bermanfaat, tidak hanya terserap tapi juga tepat sasaran,” jelas Iwan.
Sebagai mitra pemerintah daerah, Iwan mengajak semua pihak, termasuk legislatif, eksekutif, dan masyarakat sipil, untuk bersama-sama menciptakan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Kita ingin Jawa Barat menjadi teladan dalam pengelolaan APBD. Ini bukan semata soal angka, tapi soal bagaimana kita membangun masa depan yang lebih baik bagi warga Jawa Barat,” katanya.
Sementara dari sisi belanja, Jabar mencatatkan posisi tertinggi dari 38 provinsi dengan serapan mencapai 52,08%. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pun menyebut kinerja Jawa Barat sebagai salah satu yang cukup ideal secara nasional.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat (Jabar) Iwan Suryawan memberikan tanggapan positif atas capaian pengelolaan APBD Jawa Barat 2025. Iwan menyebut serapan belanja yang tinggi merupakan sinyal positif bagi pergerakan ekonomi masyarakat, namun juga memberi catatan untuk terus menggenjot sisi pendapatan agar seimbang dan berkelanjutan.
Baca juga: Ini 5 Provinsi Baru jika Jawa Barat Dimekarkan, Daerahmu Masuk Mana?
Iwan menyampaikan apresiasinya terhadap langkah cepat dan sinergis yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya percepatan realisasi belanja yang mampu mendorong perputaran ekonomi daerah.
“Kami di DPRD Jawa Barat tentu memberikan apresiasi terhadap capaian serapan belanja daerah yang menjadi tertinggi secara nasional. Ini menunjukkan ada upaya serius dari Pemerintah Provinsi Jabar untuk memastikan anggaran yang disusun tidak hanya menjadi angka, tetapi benar-benar hadir untuk masyarakat,” ujar Iwan Jumat (22/8/2025).
Baca juga: Panglima TNI Tunjuk 14 Kolonel hingga Brigjen Jabat Danrindam, Ini Daftar Lengkapnya
Namun demikian, Iwan juga memberikan catatan penting mengenai posisi pendapatan Jawa Barat yang masih berada di peringkat ke-12 dari 38 provinsi. Menurutnya, capaian tersebut cukup baik, namun masih menyisakan ruang untuk ditingkatkan agar ketahanan fiskal Jabar semakin kuat.
“Dari sisi pendapatan memang perlu kita akui bahwa masih ada potensi yang belum tergarap secara optimal. Kita berada di urutan ke-12, artinya masih ada provinsi lain dengan pendapatan relatif lebih tinggi. Ini tentu jadi refleksi bersama bahwa sektor-sektor penghasil PAD kita masih bisa dimaksimalkan,” tambah politisi dari PKS tersebut.
Iwan mendorong agar Pemprov Jabar bersama seluruh OPD lebih agresif dalam menggali sumber-sumber pendapatan baru yang inovatif dan berkelanjutan, namun tetap menjaga prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.
“Pendapatan tinggi itu penting, tapi jangan hanya dari sektor yang mudah. Kita harus cari peluang lain seperti ekonomi digital, pariwisata berbasis budaya lokal, dan pengembangan ekonomi kreatif yang ramah lingkungan,” tuturnya.
Iwan juga mengingatkan agar percepatan belanja tidak hanya mengejar angka serapan semata, tetapi juga kualitas dari belanja tersebut. Menurut Iwan, penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar menyasar kebutuhan strategis masyarakat.
“Ke depan, kita harapkan serapan belanja juga dibarengi dengan perencanaan program yang matang, berbasis data, dan berdampak langsung. Belanja tinggi akan lebih berarti jika betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ucapnya.
Iwan juga memberikan apresiasi atas koordinasi lintas OPD yang dilakukan Pemprov Jabar dalam mempercepat proses lelang dan pengadaan barang/jasa. Meski dihadapkan pada transisi sistem e-Katalog dari versi 5 ke versi 6, pemerintah dinilai cukup adaptif dan responsif.
“Kami memahami tantangan teknis yang dihadapi, seperti perubahan sistem e-Katalog, namun langkah proaktif dari Sekda dan jajaran patut diapresiasi. Kami harapkan semangat kolaboratif ini terus dipelihara,” katanya.
DPRD Jabar juga berkomitmen untuk terus melakukan fungsi pengawasan terhadap jalannya APBD, baik dari sisi pendapatan maupun belanja, agar tujuan utama pembangunan daerah bisa tercapai secara merata.
“Kami akan terus mengawal proses ini, karena tugas kami adalah memastikan bahwa anggaran benar-benar bermanfaat, tidak hanya terserap tapi juga tepat sasaran,” jelas Iwan.
Sebagai mitra pemerintah daerah, Iwan mengajak semua pihak, termasuk legislatif, eksekutif, dan masyarakat sipil, untuk bersama-sama menciptakan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Kita ingin Jawa Barat menjadi teladan dalam pengelolaan APBD. Ini bukan semata soal angka, tapi soal bagaimana kita membangun masa depan yang lebih baik bagi warga Jawa Barat,” katanya.
(cip)
Lihat Juga :
