Anggota DPR Ingatkan Operasi Satgas BKC Ilegal Jangan Sampai Matikan IKM Rokok di Jatim
Selasa, 29 Juli 2025 - 22:03 WIB
loading...
A
A
A
Misbakhun yang juga Ketua Umum Depinas SOKSI periode 2025-2030 mengingatkan pemerintah soal pentingnya menjaga kelangsungan usaha IKM rokok secara kondusif. Selama ini industri rokok memiliki dampak ganda (multiplier effect) bagi penerimaan negara dan masyarakat di daerah.
Ia mewanti-wanti agar upaya Satgas BKC Ilegal lebih difokuskan pada produk-produk yang tidak tercatat atau tidak berkontribusi pada penerimaan negara. Kemudian menempatkan IKM rokok secara proporsional dengan tidak menekan atau mematikan usaha yang saat ini sedang tumbuh di daerah-daerah Jawa Timur dan sekitarnya.
"Pemberantasan rokok ilegal penting, tapi jangan sampai kebijakan yang ada justru mematikan para pelaku IKM rokok," imbuhnya.
Misbakhun yang selama ini getol membela petani tembakau menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan yang berpihak pada pelaku IKM rokok, sekaligus mendorong penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku produk-produk yang tidak tercatat atau tidak berkontribusi pada penerimaan negara tanpa merugikan usaha legal.
"Di dapil saya sendiri terdapat 171 pabrik rokok terutama di Pasuruan, dan sentra petani tembakau di Probolinggo. Diperlukan pengaturan khusus untuk memastikan keseimbangan antara kepentingan negara, rakyat, dan pelaku usaha.Kita tidak boleh juga membenci pelaku usaha karena pendapatan negara juga berasal dari mereka," katanya.
Ia mewanti-wanti agar upaya Satgas BKC Ilegal lebih difokuskan pada produk-produk yang tidak tercatat atau tidak berkontribusi pada penerimaan negara. Kemudian menempatkan IKM rokok secara proporsional dengan tidak menekan atau mematikan usaha yang saat ini sedang tumbuh di daerah-daerah Jawa Timur dan sekitarnya.
"Pemberantasan rokok ilegal penting, tapi jangan sampai kebijakan yang ada justru mematikan para pelaku IKM rokok," imbuhnya.
Misbakhun yang selama ini getol membela petani tembakau menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan yang berpihak pada pelaku IKM rokok, sekaligus mendorong penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku produk-produk yang tidak tercatat atau tidak berkontribusi pada penerimaan negara tanpa merugikan usaha legal.
"Di dapil saya sendiri terdapat 171 pabrik rokok terutama di Pasuruan, dan sentra petani tembakau di Probolinggo. Diperlukan pengaturan khusus untuk memastikan keseimbangan antara kepentingan negara, rakyat, dan pelaku usaha.Kita tidak boleh juga membenci pelaku usaha karena pendapatan negara juga berasal dari mereka," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
