Aksi Mahasiswa AKNIRA di Kantor Bupati Disusupi Anggota DPRD?

NIAS UTARA - Oknum anggota DPRD Kabupaten Nias Utara , berinisial HH diduga menyusup dalam aksi demonstrasi yang digelar mahasiswa Akademi Komunitas Negeri Nias Utara (AKNIRA). Para mahasiswa ini menuntut kejelasan operasional perkuliahan, karena setahun terakhir mengalami kelumpuhan.

(Baca juga: Prajurit Kodam IV Jadi Agent of Change Reformasi Birokrasi )

Hasil pantuan di lapangan, disaat mahasiswa sedang orasi di depan Kantor Bupati Nias Utara , spontan anggota lembaga wakil rakyat berinisial HH itu dengan mengenakan jaket putih dan menggunakan masker warna merah bergaris putih, memasuki lingkaran puluhan mahasiswa dan mencoba membubarkan pendemo.

Upayanya tak berhasil bahkan situasi semakin membakar semangat mahasiswa itu. Berselang sesaat oknum anggota DPRD Nias Utara itu keluar dari barisan massa. Tidak ada penjelasan dari oknum anggota DPRD Nias Utara tersebut memasuki kerumunan para pendemo.

Aksi mahasiswa itu digelar di Kantor Bupati Nias Utara , selasa (8/9/2020). Mereka menuntut sikap dan kebijakan Pemkab Nias Utara , untuk memperjelas status AKNIRA yang saat ini terkatung-katung. (Baca juga: Serahkan Kredit Dana Bergulir, Khofifah: UMKM Jatim Bangkit )



Dalam orasinya, mahasiwa menuntut Bupati Nias Utara , Marselinus Ingati Nazara agar menuntaskan persoalan kampus mereka yang saat ini belum terjalin kerjasama dengan Universitas Sumatera Utara melalui Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU).

"Kami menuntut Bupati Nias Utara untuk datang menemui kami disini dan menjelaskan status Aknira yang tidak jelas rimba operasionalnya," kata salah seorang orator demo. Mereka menilai Pemkab Nias Utara lepas tangan terhadap nasib mahasiswa dalam menimba ilmu dibangku perkuliahan.

"Nasib kami bagaimana pak bupati, kami ini anak-anakmu, kenapa dibiarkan AKNIRA ditenggelamkan atau sengaja masa depan kami dihancurkan?," teriaknya. Diketahui bahwa AKNIRA tidak beroperasi hampir setahun, bahkan penerimaan mahasiswa baru ditiadakan termasuk honor dan biaya operasional kampus tidak dibiayai oleh Pemkab Nias Utara .

Sementara, AKNIRA sudah berdiri sejak 2013 di bawah bimbingan Politani Payakumbuh Sumatera Barat, hingga batas tahun 2017 untuk mempersiapkan Satker Mandiri dan syarat utamanya gedung kampus. (Baca juga: Polwan Cantik di Lamongan, Berjibaku Makamkan Jenazah COVID-19 )

Syarat tersebut kemudian tidak terpenuhi dan solusi lainnya harus kerjasama dengan PSDKU Universitas Sumut. Kini, Pemkab Nias Utara tak kunjung terjalin kerjasama sehingga operasional kampus tersebut terkatung-katung.