Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Sebut Kasus HIV/AIDS Terjadi Penurunan pada 2024

BOGOR - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Iwan Suryawan, menekankan pentingnya pelibatan semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, komunitas lokal, organisasi masyarakat sipil, hingga lembaga kesehatan, dalam upaya menekan penyebaran HIV/AIDS di Jawa Barat.

Menurut data terbaru dari Dinas Kesehatan Jawa Barat, jumlah kasus HIV/AIDS pada 2023 tercatat sebanyak 9.710, yang menurun menjadi 8.886 kasus pada 2024. Penurunan ini juga terlihat pada penderita perempuan, dari 2.464 orang pada 2023 menjadi 2.121 orang pada 2024. Selain itu, kasus ibu hamil positif HIV/AIDS turun dari 560 kasus pada 2023 menjadi 275 kasus pada 2024.

Sementara laporan Kota Bogor menyebutkan mulai dari Januari hingga Oktober 2024 terdapat 338 kasus HIV dan 123 kasus AIDS. Ini sebenarnya masih lebih rendah dibandingkan tahun lalu yaitu HIV 443 AIDS 177 kasus. Sedangkan, mayoritas penderita HIV AIDS berada pada usia 25-29 yang mencapai 63 persen. Kemudian usia 20-24 21,6 persen, dan diikuti lebih dari 50 tahun 8,6 persen.

Meski menunjukkan tren penurunan, Iwan yang juga menjabat sebagai Bendahara DPW PKS Jawa Barat mengingatkan kasus HIV/AIDS tetap ditemukan setiap tahun. Iwan menegaskan perlunya penguatan upaya mitigasi agar penurunan ini dapat berlangsung secara konsisten.



“Penanganan HIV/AIDS tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Diperlukan kolaborasi lintas sektor, termasuk keterlibatan aktif masyarakat, untuk memutus rantai penyebaran HIV/AIDS,” ujar Iwan, Senin (23/12/2024).

Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah deteksi dini melalui pengetesan pada kelompok populasi kunci, seperti ibu hamil dan individu yang berisiko tinggi. Deteksi dini memungkinkan penderita mendapatkan akses cepat ke layanan kesehatan yang tersedia.



Hingga saat ini, terdapat 384 fasilitas kesehatan di Jawa Barat, termasuk rumah sakit dan puskesmas, yang memberikan layanan pengobatan HIV/AIDS. Selain itu, seluruh fasilitas ini menyediakan tes HIV secara gratis bagi masyarakat. Pemerintah juga mendistribusikan obat antiretroviral (ARV) tanpa biaya melalui program nasional.

“Data dari tes digunakan untuk menentukan langkah penanganan dan pengobatan lebih lanjut, sehingga layanan kesehatan dapat berjalan lebih optimal,” kata Iwan.

Edukasi menjadi salah satu pilar utama dalam mitigasi HIV/AIDS di Jawa Barat. Kampanye terus digalakkan di sekolah, kampus, tempat kerja, dan komunitas untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai cara penularan HIV, pentingnya perlindungan diri, serta pengurangan stigma terhadap ODHA (Orang dengan HIV/AIDS).

Selain itu, pemerintah menggandeng organisasi seperti Jaringan Orang Terinfeksi HIV (JOTHI) dan berbagai lembaga swadaya masyarakat untuk menjangkau kelompok rentan, termasuk pekerja seks komersial, pengguna narkoba suntik, dan kaum muda.

Meski berbagai upaya telah dilakukan, tantangan tetap ada, terutama dalam mengurangi stigma sosial terhadap ODHA. Stigma seringkali membuat penderita enggan terbuka kepada keluarga atau lingkungan sekitar, bahkan memilih menjalani pengobatan di luar daerah untuk menjaga kerahasiaan.

“Edukasi seks yang benar harus dimulai sejak dini, khususnya di tingkat SMP. Orang tua juga harus berperan aktif dalam memberikan pemahaman kepada anak-anak mereka agar terhindar dari perilaku berisiko,” ujar Iwan.

Iwan menambahkan bahwa keluarga memiliki peran penting dalam mendukung ODHA secara emosional dan sosial. Dukungan ini dapat membantu penderita menjalani pengobatan secara teratur dan mengurangi dampak psikologis akibat stigma.

Dengan berbagai langkah mitigasi yang dilakukan, Iwan optimistis Jawa Barat dapat mencapai target penurunan signifikan kasus HIV/AIDS pada 2030. Namun, Iwan mengingatkan keberhasilan ini memerlukan kerja sama erat antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat.

“Edukasi, deteksi dini, dan pengurangan stigma harus terus digalakkan. Kita perlu memastikan generasi mendatang lebih terlindungi dan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai HIV/AIDS,” ucapnya.