Diduga Ada Kepentingan di Balik Program Kartu Prakerja
Sabtu, 02 Mei 2020 - 17:16 WIB
loading...
Program Kartu Prakerja yang diluncurkan pemerintah hingga kini masih menimbulkan pro kontra di masyarakat. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pelaksanaan program Kartu Prakerja terus menuai kritik dari masyarakat. Banyak pihak yang menilai program tersebut sarat masalah, sehingga pemerintah didesak untuk menghentikan program itu dan mengalihkan anggarannya untuk bantuan langsung tunai kepada masyarakat terdampak virus Corona.
Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menyatakan, sebenarnya pihak yang diuntungkan dalam program itu adalah penyedia modul pelatihan, bukan masyarakat yang terdampak Corona.
"Masyarakat tidak mendapat keuntungan dari program pelatihan Prakerja karena saat ini lebih perlu bantuan sosial langsung. Bukan pembelian modul pelatihan karena di Google banyak modul pelatihan gratis," kata Uchok, melalui pernyataan tertulis, Sabtu (02/05/2020).
Uchok menduga, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto tak mau mendengarkan kritik publik. Dia melihat, Kartu Prakerja menjadi tidak beres arahnya karena harga yang terlampau mahal dan pengawasan yang tidak jelas.
"Kalau enggak mau dibilang sumber masalah, batalkan dong program itu. Jika Menko Perekonomian ngotot melaksanakan, maka wajar kami menilai mungkin ada kepentingan terselubung. Pemerintah harus tahu kebutuhan rakyatnya, bukan mengakomodasi kepentingan pihak tertentu," imbuhnya.
Dugaan adanya konflik kepentingan dalam program Kartu Prakerja itu karena Airlangga ngotot melanjutkan program tersebut. Sementara, suara publik dan mayoritas fraksi di DPR yang menentang sudah terdengar jelas. "BPK bisa mengaudit pelaksanaan Kartu Prakerja yang berjalan tanpa melalui tender, dan bisa diketahui siapa paling diuntungkan dalam program itu," ungkapnya.
Maka itu, Uchok menyarankan sebaiknya pemerintah menghentikan pelaksanaan program pelatihan Kartu Prakerja senilai Rp5,6 triliun tersebut. Karena saat ekonomi masyarakat terdampak pandemi Corona yang dibutuhkan adalah bantuan langsung atau tunai, bukan pelatihan online dengan modul yang harganya mahal dan ukuran kualitasnya tidak jelas.
"Batalkan saja program Prakerja. Harusnya pemberian bantuan langsung dari Presiden bisa dicontoh daerah atau kementerian lainnya, bukan malah jualan modul pelatihan," tandasnya.
Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menyatakan, sebenarnya pihak yang diuntungkan dalam program itu adalah penyedia modul pelatihan, bukan masyarakat yang terdampak Corona.
"Masyarakat tidak mendapat keuntungan dari program pelatihan Prakerja karena saat ini lebih perlu bantuan sosial langsung. Bukan pembelian modul pelatihan karena di Google banyak modul pelatihan gratis," kata Uchok, melalui pernyataan tertulis, Sabtu (02/05/2020).
Uchok menduga, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto tak mau mendengarkan kritik publik. Dia melihat, Kartu Prakerja menjadi tidak beres arahnya karena harga yang terlampau mahal dan pengawasan yang tidak jelas.
"Kalau enggak mau dibilang sumber masalah, batalkan dong program itu. Jika Menko Perekonomian ngotot melaksanakan, maka wajar kami menilai mungkin ada kepentingan terselubung. Pemerintah harus tahu kebutuhan rakyatnya, bukan mengakomodasi kepentingan pihak tertentu," imbuhnya.
Dugaan adanya konflik kepentingan dalam program Kartu Prakerja itu karena Airlangga ngotot melanjutkan program tersebut. Sementara, suara publik dan mayoritas fraksi di DPR yang menentang sudah terdengar jelas. "BPK bisa mengaudit pelaksanaan Kartu Prakerja yang berjalan tanpa melalui tender, dan bisa diketahui siapa paling diuntungkan dalam program itu," ungkapnya.
Maka itu, Uchok menyarankan sebaiknya pemerintah menghentikan pelaksanaan program pelatihan Kartu Prakerja senilai Rp5,6 triliun tersebut. Karena saat ekonomi masyarakat terdampak pandemi Corona yang dibutuhkan adalah bantuan langsung atau tunai, bukan pelatihan online dengan modul yang harganya mahal dan ukuran kualitasnya tidak jelas.
"Batalkan saja program Prakerja. Harusnya pemberian bantuan langsung dari Presiden bisa dicontoh daerah atau kementerian lainnya, bukan malah jualan modul pelatihan," tandasnya.
(don)
Lihat Juga :
