Awas, Dana Publik untuk Kampanye Calon Bupati

Contoh paling gampang dan sering terjadi adalah bansos, apakah itu bentuknya uang tunai, barang atau fasilitas yang dibiayai negara. “Dulu muncul isu BLT untuk politik. Itu tidak salah karena rakyat kita sangat pragmatis begitu diberi bantuan dia melihat yang beri bantuan kemudian dipilih. Maka yang diuntungkan petahana. Setelah tidak jadi, ada juga yang maju istri atau anaknya. Dia bisa mengalihkan anggaran yang bisa menguntungkan,” terangnya.

Sementara itu Kepala Ombudsman RI Perwakilan DIY, Budhi Masturi yang juga menjadi narasumber diskusi menyebut penyalahgunaan penggunaan dana APBD bisa saja terjadi jauh sebelum pilkada. Meski demikian penggunaan dana sangat halus modusnya. Dia mencontohkan pembuatan baliho atau spanduk yang menampilkan figur, sosok tertentu, visi misi atau tagline calon.

“Biasanya baliho spanduk itu format kampanye meski dompleng kegiatan di SKPD atau yang lain. Safari kunjungan jadi sorotan kita juga. Kecenderungan incumbent,” terangnya.(Baca juga : Sektor Pendidikan dan Wisata Jadi Kunci Pemulihan Ekonomi di DIY )

Berdasarkan informasi yang diterima SINDOnews, praktik semacam ini memang terjadi. Di Desa Ponjong Gunungkidul misalnya. Sejumlah pihak ditengarai menggiring masyarakat untuk memilih salah satu calon bupati usai penyerahkan bantuan senilai Rp1 miliar dari salah satu bank milik pemerintah daerah. “Praktik seperti ini perlu diwaspadai. Kalau nanti diterus dilnjutkan kita akan lapor OJK. Kita tidak main-main,” tegas sumber tadi.(Baca juga : Gepako : Trisila No, Ekasila No !)