Awas, Dana Publik untuk Kampanye Calon Bupati
Minggu, 30 Agustus 2020 - 15:52 WIB
loading...
Bambang Eka Cahya (kanan) saat menjadi narasumber dalam diskusi Diskusi Kritis Media Yogyakarta. FOTO : IST
A
A
A
YOGYAKARTA - Tiga kabupaten di DIY sebentar lagi menggelar pilkada. Potensi penggunaan dana publik digunakan untuk kepentingan pilkada sangat tinggi.
Dosen Tata Pemerintahan Fisipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Bambang Eka Cahya menyebut dana hibah apalagi tunai sangat rawan disalahgunakan.
“Dana hibah apalagi tunai sangat mudah disalahgunakaan untuk money politic, sebaiknya (pencairan) memang ditunda apalagi kalau ada petahana atau yang didukung maju dalam pilkada,” ujar Bambang kepada SINDOnews, Minggu (30/8/2020).
Sebelumnya saat menjadi narasumber diskusi Diskusi Kritis Media Yogyakarta # 5 bertema Pengawasan Anggaran Pemerintah yang Rawan Dimanfaatkan untuk Kepentingan Pilkada, di Taru Martani Coffe & Resto Sabtu (29/8/2020), Bambang juga mengingatkan soal penggunaan dana publik ini.
Mantan anggota Bawaslu ini menyebut selalu terjadi anggaran umum dimanfaatkan untuk keuntungan politik peserta pilkada. Ada banyak peluang. “Paling sering adalah politik gentong babi atau pork barrel politics di mana calon mendapatkan keuntungan politik untuk mengalihkan anggaran sehingga mendapatkan dukungan suara,” terangnya.
Contoh paling gampang dan sering terjadi adalah bansos, apakah itu bentuknya uang tunai, barang atau fasilitas yang dibiayai negara. “Dulu muncul isu BLT untuk politik. Itu tidak salah karena rakyat kita sangat pragmatis begitu diberi bantuan dia melihat yang beri bantuan kemudian dipilih. Maka yang diuntungkan petahana. Setelah tidak jadi, ada juga yang maju istri atau anaknya. Dia bisa mengalihkan anggaran yang bisa menguntungkan,” terangnya.
Sementara itu Kepala Ombudsman RI Perwakilan DIY, Budhi Masturi yang juga menjadi narasumber diskusi menyebut penyalahgunaan penggunaan dana APBD bisa saja terjadi jauh sebelum pilkada. Meski demikian penggunaan dana sangat halus modusnya. Dia mencontohkan pembuatan baliho atau spanduk yang menampilkan figur, sosok tertentu, visi misi atau tagline calon.
“Biasanya baliho spanduk itu format kampanye meski dompleng kegiatan di SKPD atau yang lain. Safari kunjungan jadi sorotan kita juga. Kecenderungan incumbent,” terangnya.(Baca juga : Sektor Pendidikan dan Wisata Jadi Kunci Pemulihan Ekonomi di DIY )
Berdasarkan informasi yang diterima SINDOnews, praktik semacam ini memang terjadi. Di Desa Ponjong Gunungkidul misalnya. Sejumlah pihak ditengarai menggiring masyarakat untuk memilih salah satu calon bupati usai penyerahkan bantuan senilai Rp1 miliar dari salah satu bank milik pemerintah daerah. “Praktik seperti ini perlu diwaspadai. Kalau nanti diterus dilnjutkan kita akan lapor OJK. Kita tidak main-main,” tegas sumber tadi.(Baca juga : Gepako : Trisila No, Ekasila No !)
Dosen Tata Pemerintahan Fisipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Bambang Eka Cahya menyebut dana hibah apalagi tunai sangat rawan disalahgunakan.
“Dana hibah apalagi tunai sangat mudah disalahgunakaan untuk money politic, sebaiknya (pencairan) memang ditunda apalagi kalau ada petahana atau yang didukung maju dalam pilkada,” ujar Bambang kepada SINDOnews, Minggu (30/8/2020).
Sebelumnya saat menjadi narasumber diskusi Diskusi Kritis Media Yogyakarta # 5 bertema Pengawasan Anggaran Pemerintah yang Rawan Dimanfaatkan untuk Kepentingan Pilkada, di Taru Martani Coffe & Resto Sabtu (29/8/2020), Bambang juga mengingatkan soal penggunaan dana publik ini.
Mantan anggota Bawaslu ini menyebut selalu terjadi anggaran umum dimanfaatkan untuk keuntungan politik peserta pilkada. Ada banyak peluang. “Paling sering adalah politik gentong babi atau pork barrel politics di mana calon mendapatkan keuntungan politik untuk mengalihkan anggaran sehingga mendapatkan dukungan suara,” terangnya.
Contoh paling gampang dan sering terjadi adalah bansos, apakah itu bentuknya uang tunai, barang atau fasilitas yang dibiayai negara. “Dulu muncul isu BLT untuk politik. Itu tidak salah karena rakyat kita sangat pragmatis begitu diberi bantuan dia melihat yang beri bantuan kemudian dipilih. Maka yang diuntungkan petahana. Setelah tidak jadi, ada juga yang maju istri atau anaknya. Dia bisa mengalihkan anggaran yang bisa menguntungkan,” terangnya.
Sementara itu Kepala Ombudsman RI Perwakilan DIY, Budhi Masturi yang juga menjadi narasumber diskusi menyebut penyalahgunaan penggunaan dana APBD bisa saja terjadi jauh sebelum pilkada. Meski demikian penggunaan dana sangat halus modusnya. Dia mencontohkan pembuatan baliho atau spanduk yang menampilkan figur, sosok tertentu, visi misi atau tagline calon.
“Biasanya baliho spanduk itu format kampanye meski dompleng kegiatan di SKPD atau yang lain. Safari kunjungan jadi sorotan kita juga. Kecenderungan incumbent,” terangnya.(Baca juga : Sektor Pendidikan dan Wisata Jadi Kunci Pemulihan Ekonomi di DIY )
Berdasarkan informasi yang diterima SINDOnews, praktik semacam ini memang terjadi. Di Desa Ponjong Gunungkidul misalnya. Sejumlah pihak ditengarai menggiring masyarakat untuk memilih salah satu calon bupati usai penyerahkan bantuan senilai Rp1 miliar dari salah satu bank milik pemerintah daerah. “Praktik seperti ini perlu diwaspadai. Kalau nanti diterus dilnjutkan kita akan lapor OJK. Kita tidak main-main,” tegas sumber tadi.(Baca juga : Gepako : Trisila No, Ekasila No !)
(nun)
Lihat Juga :
