Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Honor Kerap Menunggak, Bupati Bulukumba Bakal Copot Kordinator PSC
loading...
Bupati Bulukumba saat membagikan sembako kepada warga terdampak COVID-19. Foto: Istimewa
A
A
A
BULUKUMBA - Aksi mogok puluhan Publik Safety Center (PSC) di Bulukumba berbuntut panjang. BahkanKoordinator PSC bernama Ihwan bakal dicopot karena persoalan tersebut.
Itu disampaikan Bupati Bulukumba, AM Sukri Sappewali yang berjanji bakal mencopot jabatan Koordinator Publik Safety Center (PSC), Ihwan.
"PSC kita lakukan evaluasi, termasuk usulan pergantian Koordinator sudah kita ajukan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri)," Kamis, (27/08/2020).
Hanya saja, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bulukumba , masih menanti izin Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait Surat Keputusan (SK) pergantian pejabat.
"Untuk mengeluarkan SK pergantian harus izin Kemendagri. Sementara akan diisi pelaksana tugas posisi lowong," sebutnya.
Sukri Sappewali menjelaskan, saat ini Bulukumba akan menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak, sehingga tidak bisa melakukan mutasi pejabat tanpa izin Kemendagri.
"Enam bulan sebelum Pilkada bupati tidak boleh melakukan mutasi," tandas dia.
Selain koordinator PSC, Purnawirawan TNI tersebut juga memastikan pergantian Kepala Puskesmas Ujung Loe. Pasalnya, Asrianti diduga memperjual-belikan alat pelindung diri atau APD berupa masker bantuan pemerintah.
Hal itu diungkap oleh para tenaga medis di Puskemas Ujung Loe yang mengeluhkan ihwal pembagian masker.
"Saya akan ganti Kepala Puskesmas Ujung Loe," tegas Bupati AM Sukri Sappewali saat ditemui di Gedung DPRD Bulukumba.
Legislator Golkar Bulukumba, Juandy Tandean, mencurigai horor tenaga PSC Bulukumba diduga disunat. Kecurigaan itu muncul karena anggaran makan minum pegawai PSC Bulukumba, telah dicairkan 100 persen oleh Dinas Kesehatan (Dinkes).
"Kami telah konfirmasi langsung kepada salah satu pegawai di PSC ternyata selama 6 bulan di tahun 2019 itu tidak terbayarkan," jelasnya.
Kondisi semakin parah, setelah dirinya kembali menemukan tidak adanya pembayaran yang dilakukan bahkan sejak 2018 lalu.
"Begitupun tahun 2018 ada enam bulan yang belum terbayarkan oleh Dinkes. Entahlah siapa yang melakukan semua itu," jelasnya.
Pengusaha meubel ini mengaku telah menemukan bukti tanda terima uang yang diberikan oleh bendahara Dinkes Bulukumba kepada koordinator PSC.
"Kami yakin 100 persen koordinator telah memegang uang makan minum pegawai, namun tidak menyampaikan kepada pegawai PSC Bulukumba ," tuturnya.
Itu disampaikan Bupati Bulukumba, AM Sukri Sappewali yang berjanji bakal mencopot jabatan Koordinator Publik Safety Center (PSC), Ihwan.
"PSC kita lakukan evaluasi, termasuk usulan pergantian Koordinator sudah kita ajukan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri)," Kamis, (27/08/2020).
Hanya saja, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bulukumba , masih menanti izin Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait Surat Keputusan (SK) pergantian pejabat.
"Untuk mengeluarkan SK pergantian harus izin Kemendagri. Sementara akan diisi pelaksana tugas posisi lowong," sebutnya.
Sukri Sappewali menjelaskan, saat ini Bulukumba akan menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak, sehingga tidak bisa melakukan mutasi pejabat tanpa izin Kemendagri.
"Enam bulan sebelum Pilkada bupati tidak boleh melakukan mutasi," tandas dia.
Selain koordinator PSC, Purnawirawan TNI tersebut juga memastikan pergantian Kepala Puskesmas Ujung Loe. Pasalnya, Asrianti diduga memperjual-belikan alat pelindung diri atau APD berupa masker bantuan pemerintah.
Hal itu diungkap oleh para tenaga medis di Puskemas Ujung Loe yang mengeluhkan ihwal pembagian masker.
"Saya akan ganti Kepala Puskesmas Ujung Loe," tegas Bupati AM Sukri Sappewali saat ditemui di Gedung DPRD Bulukumba.
Legislator Golkar Bulukumba, Juandy Tandean, mencurigai horor tenaga PSC Bulukumba diduga disunat. Kecurigaan itu muncul karena anggaran makan minum pegawai PSC Bulukumba, telah dicairkan 100 persen oleh Dinas Kesehatan (Dinkes).
"Kami telah konfirmasi langsung kepada salah satu pegawai di PSC ternyata selama 6 bulan di tahun 2019 itu tidak terbayarkan," jelasnya.
Kondisi semakin parah, setelah dirinya kembali menemukan tidak adanya pembayaran yang dilakukan bahkan sejak 2018 lalu.
"Begitupun tahun 2018 ada enam bulan yang belum terbayarkan oleh Dinkes. Entahlah siapa yang melakukan semua itu," jelasnya.
Pengusaha meubel ini mengaku telah menemukan bukti tanda terima uang yang diberikan oleh bendahara Dinkes Bulukumba kepada koordinator PSC.
"Kami yakin 100 persen koordinator telah memegang uang makan minum pegawai, namun tidak menyampaikan kepada pegawai PSC Bulukumba ," tuturnya.
(agn)
Explore More