ASN Luwu Dibekali Pengetahuan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

LUWU - Sebanyak 40 orang ASN peserta dari pejabat struktural dan fungsional di Kabupaten Luwu , dibekali kemampuan penyusunan dokumen perencanaan dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2020.

Kegiatan yang digelar Badan Kepegawaian dan Pengembangan sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Luwu diharap bisa berjalan baik karena diikuti peserta dari perencanaan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).



Pada acara tersebut, dihadiri Kepala BKPSDM, Sulaiman, Kepala BPKD, Muh Arsal Arsyad, Sekretaris BKPSDM, Andi Muhammad Ahkam Basmin, para asisten dan staf ahli bupati serta tim pengajar dari Pusat Pelatihan dan Pengembangan KMP LAN RI Makassar.

Asisten III Bidang Administrasi Umum Pemkab Luwu Baharuddin mengatakan, perkembangan teknologi dan informasi yang semakin canggih di era revolusi industri 4.0 menjadi tantangan bagi Pemkab Luwu dalam menyiapkan strategi peningkatan pelayanan publik .

"Pemberian otonomi daerah yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat," ujarnya.

Dirinya menjelaskan, memasuki era Revolusi Industri 4.0 yang penuh tantangan dan kompetisi, menuntut pemerintah daerah untuk menyiapkan Sumber daya Manusia yang berkualitas dan mempunyai daya saing yang tinggi demi untuk mengoptimalkan kinerja dalam memberikan pelayanan publik.

"Agar dapat mengimbangi semakin kompleksnya kepentingan dan kebutuhan masyarakat," tambahnya.

Dikatakan Baharuddin, ketersediaan aparatur pemerintahan yang profesional dan berkualitas menjadi kunci dalam keberhasilan dalam memberikan pelayanan publik.

“Pendidikan dan Pelatihan ini jangan dijadikan sebagai acara ceremonial belaka, tetapi peserta diharapkan dapat memetik ilmu dari kegiatan ini. Kita berharap agar ada peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan program, menemukan solusi yang tepat serta dapat mengkaji sesuai pengembangan kompetensi dalam penerapan SPM," lanjut Baharuddin.

Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan KMP LAN RI Provinsi Sulsel, Andi Taufik mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan oleh BKPSDM Luwu ini.

"Kegiatan ini telah sesuai arahan dari Bapak Presiden RI, Joko Widodo, yaitu melakukan metode-metode kegiatan untuk Kembali membuka roda perekonomian yang sempat terhenti akibat adanya pandemi COVID-19," katanya.

Menurut Andi Taufik, kegiatan semacam ini dimaksudkan agar kita bisa kembali bangkit, tentunya dengan mengikuti prosedur penerapan protokol Kesehatan.

Terkait penyusunan dokumen perencanaan dalam penerapan SPM, dirinya menjelaskan bahwa menyusun standar pelayanan minimal di bidang pelayanan merupakan suatu kewajiban bagi seorang aparatur pemerintah

"Semoga rekan rekan peserta dapat mengikuti kegiatan ini sampai tuntas karena ini adalah kewajiban kita untuk menyusun standar pelayanan minimal di bidang pelayanan publik. Tugas utama birokrasi adalah bagaimana melayani masyarakatnya," ujarnya.