Marak Kecurangan, Emak-emak Diajak Awasi Pilkada Jabar 2024
loading...
Bawaslu Jabar mengajak kaum perempuan untuk turut serta mengawasi hajat politik Pilkada Serentak 2024 di Jabar. Foto/Dok.SINDOnews
A
A
A
BANDUNG - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Barat mengajak kaum perempuan untuk turut serta mengawasi hajat politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Jabar.
Ajakan tersebut disampaikan Bawaslu Jabar dalam kegiatan Forum Warga bertajuk "Perempuan Berdaya Mengawasi" pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang berlangsung di Kantor Dinas Sumber Daya Air Jawa Barat, Sabtu (3/8/2024).
Kordiv Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Jabar, Nuryamah mengatakan, kegiatan yang ddidominasi diikuti kaum ibu ini sebagai upaya untuk meningkatkan keterlibatan perempuan sebagai pemantau atau pengawas pelaksanaan Pilkada 2024 nanti.
"Bahwa perempuan ini harus kita berikan pendidikan politik, harus dikasih pemahaman bahwa mereka jangan hanya jadi objek pada pemilihan saja, tapi dipastikan mereka juga menjadi objek dalam konteks yang positif untuk menjadi pengawas partisipatif, untuk mengawasi seluruh tahapan," kata Nuryamah.
Nuryamah optimistis, menjadikan perempuan sebagai pengawas partisipatif bisa terwujud dengan baik. Apalagi, Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Jabar memiliki 78 organisasi perempuan di dalamnya.
"Sehingga saya meyakini ketika hari ini perempuan saja sudah bergabung, sudah mau dan juga sudah mampu menjadi pengawas partisipatif atas sosialisasi pengawasan partisipatif hari ini, pemilu yang berkualitas pemilu yang berintegritas ini bisa terwujud," tuturnya.
Nuryamah memandang, sosok perempuan ini memiliki keunggulannya masing-masing. Salah satunya terkait dengan kejujuran. Menurutnya, peran perempuan sebagai pengawas Pilkada Jabar 2024 sangat penting. Terlebih, Jabar tercatat sebagai provinsi paling rawan kecurangan dalam setiap kontestasi politik.
"Tentu perempuan ini adalah soal kejujurannya, soal perempuan yang selalu menjadi pendidik pertama paling tidak mereka bisa menyebarluaskan tentang kebaikan kebaikan, tentang tahapan-tahapan, tentang larangan-larangan pada pemilihan di 2024," katanya.
Nuryamah menjelaskan, berdasarkan Peraturan Bawaslu nomor 2 tahun 2023, ada enam poin terkait fokus pencegahan ataupun kegiatan sosialisasi partisipastif.
"Pertama, kita sudah melakukan launching pojok pengawasan tidak hanya di tingkat kabupaten/kota dan provinsi tapi juga seluruh kecamatan yang berjumlah 27 untuk Kabupaten/Kota dan seluruh kecamatan yang ada di Provinsi Jawa Barat," ucapnya.
Yang kedua, pihaknya juga sudah me-launching kampung pengawasan partisipatif di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.
"Tingkat kabupaten kota itu sudah memiliki kampung pengawasan partisipatif. Ini biasanya yang memang menjangkau yang tidak tersentuh, contoh misalkan kampung adat, atau kampung-kampung yang memang rawan dalam konteks tadi kerawanan untuk tahapan pemilihan," imbuhnya.
Yang ketiga adalah soal forum warga pengawasan partisipatif. Nuryamah menyebut, forum ini juga sudah di-launching untuk tingkat kabupaten kota dan kecamatan.
"Di Forum warga pengawasan itu banyak segmen yang harus kita sentuh, jadi bukan kaya partisipatif, ada segmen seni, ada segmen perempuan, segmen pemilih manula segmen, pemilih pemula, segmen lembaga, dan lain-lain," ujarnya.
Sedangkan poin empat hingga enam adalah terkait pendidikan pengawasan partisipatif (P2P).
"Kita juga sudah melakukan MoU dengan kampus dan juga lembaga pendidikan lainnya," tandasnya.
Diketahui, Jabar tercatat berada di urutan ke empat sebagai provinsi paling rawan pada penyelenggaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pilkada Serentak 2024 di Indonesia.
"Provinsi Jawa Barat ini termasuk ke empat provinsi yang paling rawan di Indonesia, itu diambil dari data yang kita luncurkan di tahun 2022," ucap Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty saat menghadiri peluncuran 'Peta Kerawanan pada Pilkada Serentak 2024' oleh Bawaslu Jabar di Kabupaten Bandung, Senin (22/7/2024) malam lalu.
"Dari yang tadi dipaparkan itu masih terbukti, karena dari yang disampaikan tadi peta kerawanannya, itu semua masuk dalam dimensi maupun sub-dimensi yang Bawaslu RI tetapkan saat itu," tambahnya.
Menurutnya, peluncuran Peta Kerawanan ini sebagai langkah antisipasi agar hal-hal buruk yang terjadi pada pemilu sebelumnya tidak terjadi lagi.
"Ini kan pemetaan ini sudah berdasarkan situasi mutakhir waktu pemilu 2024, sehingga PR kita memastikan apa yang buruk sebelumnya tidak terjadi di tahun ini," ujarnya.
Ajakan tersebut disampaikan Bawaslu Jabar dalam kegiatan Forum Warga bertajuk "Perempuan Berdaya Mengawasi" pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang berlangsung di Kantor Dinas Sumber Daya Air Jawa Barat, Sabtu (3/8/2024).
Kordiv Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Jabar, Nuryamah mengatakan, kegiatan yang ddidominasi diikuti kaum ibu ini sebagai upaya untuk meningkatkan keterlibatan perempuan sebagai pemantau atau pengawas pelaksanaan Pilkada 2024 nanti.
"Bahwa perempuan ini harus kita berikan pendidikan politik, harus dikasih pemahaman bahwa mereka jangan hanya jadi objek pada pemilihan saja, tapi dipastikan mereka juga menjadi objek dalam konteks yang positif untuk menjadi pengawas partisipatif, untuk mengawasi seluruh tahapan," kata Nuryamah.
Nuryamah optimistis, menjadikan perempuan sebagai pengawas partisipatif bisa terwujud dengan baik. Apalagi, Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Jabar memiliki 78 organisasi perempuan di dalamnya.
"Sehingga saya meyakini ketika hari ini perempuan saja sudah bergabung, sudah mau dan juga sudah mampu menjadi pengawas partisipatif atas sosialisasi pengawasan partisipatif hari ini, pemilu yang berkualitas pemilu yang berintegritas ini bisa terwujud," tuturnya.
Nuryamah memandang, sosok perempuan ini memiliki keunggulannya masing-masing. Salah satunya terkait dengan kejujuran. Menurutnya, peran perempuan sebagai pengawas Pilkada Jabar 2024 sangat penting. Terlebih, Jabar tercatat sebagai provinsi paling rawan kecurangan dalam setiap kontestasi politik.
"Tentu perempuan ini adalah soal kejujurannya, soal perempuan yang selalu menjadi pendidik pertama paling tidak mereka bisa menyebarluaskan tentang kebaikan kebaikan, tentang tahapan-tahapan, tentang larangan-larangan pada pemilihan di 2024," katanya.
Nuryamah menjelaskan, berdasarkan Peraturan Bawaslu nomor 2 tahun 2023, ada enam poin terkait fokus pencegahan ataupun kegiatan sosialisasi partisipastif.
"Pertama, kita sudah melakukan launching pojok pengawasan tidak hanya di tingkat kabupaten/kota dan provinsi tapi juga seluruh kecamatan yang berjumlah 27 untuk Kabupaten/Kota dan seluruh kecamatan yang ada di Provinsi Jawa Barat," ucapnya.
Yang kedua, pihaknya juga sudah me-launching kampung pengawasan partisipatif di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.
"Tingkat kabupaten kota itu sudah memiliki kampung pengawasan partisipatif. Ini biasanya yang memang menjangkau yang tidak tersentuh, contoh misalkan kampung adat, atau kampung-kampung yang memang rawan dalam konteks tadi kerawanan untuk tahapan pemilihan," imbuhnya.
Yang ketiga adalah soal forum warga pengawasan partisipatif. Nuryamah menyebut, forum ini juga sudah di-launching untuk tingkat kabupaten kota dan kecamatan.
"Di Forum warga pengawasan itu banyak segmen yang harus kita sentuh, jadi bukan kaya partisipatif, ada segmen seni, ada segmen perempuan, segmen pemilih manula segmen, pemilih pemula, segmen lembaga, dan lain-lain," ujarnya.
Sedangkan poin empat hingga enam adalah terkait pendidikan pengawasan partisipatif (P2P).
"Kita juga sudah melakukan MoU dengan kampus dan juga lembaga pendidikan lainnya," tandasnya.
Diketahui, Jabar tercatat berada di urutan ke empat sebagai provinsi paling rawan pada penyelenggaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pilkada Serentak 2024 di Indonesia.
"Provinsi Jawa Barat ini termasuk ke empat provinsi yang paling rawan di Indonesia, itu diambil dari data yang kita luncurkan di tahun 2022," ucap Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty saat menghadiri peluncuran 'Peta Kerawanan pada Pilkada Serentak 2024' oleh Bawaslu Jabar di Kabupaten Bandung, Senin (22/7/2024) malam lalu.
"Dari yang tadi dipaparkan itu masih terbukti, karena dari yang disampaikan tadi peta kerawanannya, itu semua masuk dalam dimensi maupun sub-dimensi yang Bawaslu RI tetapkan saat itu," tambahnya.
Menurutnya, peluncuran Peta Kerawanan ini sebagai langkah antisipasi agar hal-hal buruk yang terjadi pada pemilu sebelumnya tidak terjadi lagi.
"Ini kan pemetaan ini sudah berdasarkan situasi mutakhir waktu pemilu 2024, sehingga PR kita memastikan apa yang buruk sebelumnya tidak terjadi di tahun ini," ujarnya.
(shf)
Lihat Juga :
