Mahasiswa Yogya Demo Minta Muhammadiyah Tolak Izin Tambang dari Pemerintah
loading...
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Anak Muda Peduli Muhammadiyah menggelar aksi demo di depan kampus Universitas Aisiyah Yogyakarta, Sabtu (26/7/2024). Foto/Heru Trijoko
A
A
A
YOGYAKARTA - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Anak Muda Peduli Muhammadiyah menggelar aksi demo di depan kampus Universitas Aisiyah Yogyakarta.
Mereka menuntut agar Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menolak izin usaha pertambangan (IUP) yang ditawarkan oleh pemerintah.
Aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa Muhammadiyah bertepatan dengan acara Konsolidasi Nasional Muhammadiyah yang digelar PP Muhammadiyah di Convention Hall Masjid Walidah di kompleks kampus Universitas Aisiyah Yogyakarta di kawasan Ringroad Barat, Sleman, Sabtu (27/7/2024).
Dalam aksinya para mahasiswa membawa berbagai poster berisi penolakan terhadap rencana Izin Usaha Pertambangan (IUP). Para mahasiswa menyatakan bahwa tak ingin Muhammadiyah terlibat dalam kegiatan pengelolaan tambang yang bisa merusak alam dan lingkungan.
“Mahasiswa menduga jika pemberian IUP oleh pemerintah tersebut merupakan salah satu upaya membungkam sikap kritis organisasi kemasyarakatan (ormas),” kata Siti Mulyani, korlap aksi.
Demonstrasi akhirnya bubar dengan tertib setelah korlap aksi membacakan pernyataan sikap dan tuntutannya.
Mereka menuntut agar Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menolak izin usaha pertambangan (IUP) yang ditawarkan oleh pemerintah.
Aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa Muhammadiyah bertepatan dengan acara Konsolidasi Nasional Muhammadiyah yang digelar PP Muhammadiyah di Convention Hall Masjid Walidah di kompleks kampus Universitas Aisiyah Yogyakarta di kawasan Ringroad Barat, Sleman, Sabtu (27/7/2024).
Dalam aksinya para mahasiswa membawa berbagai poster berisi penolakan terhadap rencana Izin Usaha Pertambangan (IUP). Para mahasiswa menyatakan bahwa tak ingin Muhammadiyah terlibat dalam kegiatan pengelolaan tambang yang bisa merusak alam dan lingkungan.
“Mahasiswa menduga jika pemberian IUP oleh pemerintah tersebut merupakan salah satu upaya membungkam sikap kritis organisasi kemasyarakatan (ormas),” kata Siti Mulyani, korlap aksi.
Demonstrasi akhirnya bubar dengan tertib setelah korlap aksi membacakan pernyataan sikap dan tuntutannya.
(wib)
Lihat Juga :
