BNPT: Deradikalisasi Perlu Sinergi, Koordinasi dan Komunikasi
Jum'at, 26 Juli 2024 - 18:12 WIB
loading...
Deputi I Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT Mayjen TNI Roedy Widodo dalam Rakor Program Deradikalisasi di Batu, Jatim. Foto/Ist
A
A
A
BATU - Pelaksanaan program deradikalisasi bagi narapidana tindak pidana terorisme (Napiter) memerlukan sinergi, koordinasi dan komunikasi antar lembaga.
Keterlibatan Lembaga Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan, Densus 88 Antiteror, Polri dan berbagai unsur terkait sebagai kelompok kerja berperan penting dalam memaksimalkan tahapan program deradikalisasi.
Baca juga: Deradikalisasi Harus Jadi Komitmen Bersama
Deputi I Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT Mayjen TNI Roedy Widodo menyampaikan hal itu dalam Rakor Pelaksanaan Program Deradikalisasi Dalam Lembaga Pemasyarakatan di Batu, Jawa Timur.
“BNPT tidak dapat berjalan sendirian, sehingga Rapat Koordinasi yang ini adalah bentuk koordinasi, jaring komunikasi dan sinergisitas antar stakeholder terkait sebagai kelompok kerja guna memaksimalkan tahapan-tahapan program deradikalisasi, sehingga memperlancar program deradikalisasi,” kata Roedy Widodo, dikutip Jumat (26/7/2024).
Dia menyebut deradikalisasi merupakan proses yang terencana, terpadu, sistematis dan berkesinambungan.
“Kami telah menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan strategi pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan,” jelasnya.
Baca juga: BNPT Beberkan 3 Program Deradikalisasi kepada Organisasi Antiteror Belgia
Roedy mengungkapkan bahwa konsep program deradikalisasi bagi narapidana tindak pidana terorisme merupakan program berkelanjutan yang melibatkan tahapan identifikasi, rehabilitasi, reedukasi dan reintegrasi sosial.
“Semua tahapan ini harus memiliki ukuran, sasaran, dan target yang terukur serta dapat dipertanggungjawabkan baik secara ilmiah maupun dari segi kebijakan,” tambahnya.
Diketahui, pada 30 Juni 2024 lalu sebayak 16 pentolan Jamaah Islamiyyah (JI) menyatakan pembubaran organisasi tersebut dan berkomitmen kembali ke NKRI.
Dia berharap dengan bubarnya JI yang diawali oleh para pimpinannya akan diikuti oleh jamaah di bawahnya.
“Namun tentunya hal tersebut akan berdampak pada proses penanganan narapidana tindak pidana terorisme di lembaga pemasyarakatan,” jelasnya.
Roedy menjelaskan bahwa program deradikalisasi telah diakui sebagai salah satu role model bagi penanganan terorisme dengan pendekatan lunak yang diapresiasi dunia internasional.
“Karena itu kita semua harus bersinergi dan berkolaborasi untuk melaksanakan program deradikalisasi,” tambahnya.
Dia juga berharap agar kondisi zero terrorism attack sepanjang 2023 lalu dapat terus dipertahankan hingga tahun-tahun mendatang.
“Kami terus mengupayakan agar masyarakat merasa aman dan Indonesia damai dari serangan-serangan terror,” pungkasnya.
Keterlibatan Lembaga Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan, Densus 88 Antiteror, Polri dan berbagai unsur terkait sebagai kelompok kerja berperan penting dalam memaksimalkan tahapan program deradikalisasi.
Baca juga: Deradikalisasi Harus Jadi Komitmen Bersama
Deputi I Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT Mayjen TNI Roedy Widodo menyampaikan hal itu dalam Rakor Pelaksanaan Program Deradikalisasi Dalam Lembaga Pemasyarakatan di Batu, Jawa Timur.
“BNPT tidak dapat berjalan sendirian, sehingga Rapat Koordinasi yang ini adalah bentuk koordinasi, jaring komunikasi dan sinergisitas antar stakeholder terkait sebagai kelompok kerja guna memaksimalkan tahapan-tahapan program deradikalisasi, sehingga memperlancar program deradikalisasi,” kata Roedy Widodo, dikutip Jumat (26/7/2024).
Dia menyebut deradikalisasi merupakan proses yang terencana, terpadu, sistematis dan berkesinambungan.
“Kami telah menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan strategi pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan,” jelasnya.
Baca juga: BNPT Beberkan 3 Program Deradikalisasi kepada Organisasi Antiteror Belgia
Roedy mengungkapkan bahwa konsep program deradikalisasi bagi narapidana tindak pidana terorisme merupakan program berkelanjutan yang melibatkan tahapan identifikasi, rehabilitasi, reedukasi dan reintegrasi sosial.
“Semua tahapan ini harus memiliki ukuran, sasaran, dan target yang terukur serta dapat dipertanggungjawabkan baik secara ilmiah maupun dari segi kebijakan,” tambahnya.
Diketahui, pada 30 Juni 2024 lalu sebayak 16 pentolan Jamaah Islamiyyah (JI) menyatakan pembubaran organisasi tersebut dan berkomitmen kembali ke NKRI.
Dia berharap dengan bubarnya JI yang diawali oleh para pimpinannya akan diikuti oleh jamaah di bawahnya.
“Namun tentunya hal tersebut akan berdampak pada proses penanganan narapidana tindak pidana terorisme di lembaga pemasyarakatan,” jelasnya.
Roedy menjelaskan bahwa program deradikalisasi telah diakui sebagai salah satu role model bagi penanganan terorisme dengan pendekatan lunak yang diapresiasi dunia internasional.
“Karena itu kita semua harus bersinergi dan berkolaborasi untuk melaksanakan program deradikalisasi,” tambahnya.
Dia juga berharap agar kondisi zero terrorism attack sepanjang 2023 lalu dapat terus dipertahankan hingga tahun-tahun mendatang.
“Kami terus mengupayakan agar masyarakat merasa aman dan Indonesia damai dari serangan-serangan terror,” pungkasnya.
(shf)
Lihat Juga :
