Guru Honorer di Wilayah Kepulauan Diharap Ditambah
Jum'at, 21 Agustus 2020 - 14:33 WIB
loading...
DPRD Makassar mendukung rencana penambahan guru honorer di wilayah kepulauan. Foto: Sindonews/dok
A
A
A
MAKASSAR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar, mendukung langkah Gubernur Sulsel yang hendak memberdayakan guru honorer yang berdomisili di wilayah kepulauan Makassar.
Komisi D DPRD Kota Makassar bahkan mengusulkan penambahan hingga 50 guru honorer , agar pendidikan di walayah tersebut bisa lebih maksimal.
Baca Juga: Rekomendasi Dewan Makassar: Tiap Rumah Wajib Miliki APAR untuk Tekan Kebakaran
Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar Abdul Wahab Tahir mengatakan, jika melihat kondisi di wilayah kepulauan jumlah guru dianggap masih membutuhkan penambahan.
"Itu butuh penambahan, idealnya sebenarnya satu kelas satu orang, yah paling tidak 50 orang tenaga honorer , itupun dibagi rata-rata sekolah ada yang dapat tidak sampai 10," kata Legislator Golkar ini.
Menurutnya, cukup banyak masyarakat di wilayah kepulauan yang potensial untuk diberdayakan menjadi guru, dirinya merasa rencana gubernur untuk merombak guru di wilayah kepulauan merupakan keputusan yang tepat guna efektifitas pembelajaran.
"Sebagai wakil rakyat dari dapil kepulauan, sebaiknya memang putra-putri daerah yang diberdayakan, banyak loh yang lepasan sekolah kejuruan yang bisa dijadikan guru honorer , itulah dimanfaatkan ilmunya kemudian dijadikan tenaga honor," kata Wahab.
Lebih lanjut, menurut Wahab lokalisasi guru utamanya untuk wilayah kepulauan semestinya sudah harus dilakukan, beberapa guru utamanya dari daerah luar cenderung dianggap tidak bisa menetap sehingga opsi paling tepat adalah memberdayakan masyarakat sekitar.
"Kalau diambilnya dari luar, percaya saja mereka pasti tidak betah di pulau, jadi berdayakan potensi asli anak-anak pulau," katanya.
Dikatakan Wahab, kebutuhan guru tiap tahunnya bertambah jika melihat volume murid hingga guru yang pensiun. Wahab mengaku siap mendukung upaya ini utamanya untuk Kecamatan Sangkarrang sendiri. (Baca Juga: 2.498 Guru Honorer Non-Kategori se-Sumsel Berharap Diangkat PNS)
"Jadi silahkan saja berapa kuota dibutuhkan, kita punya data kok, dan andaikan pak Gub membutuhkan itu kami bersedia bantu untuk cari anak-anak yang berpotensi menjadi guru honorer di kepulauan," katanya.
Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Amalia Malik melaporkan untuk kepulauan Makassar terdata sebanyak lima sekolah satu atap (Satap), dimana masing-masing sekolah memiliki dua ASN.
"Kecuali Barang Lompo itu sendiri-sendiri (SD dan SMP) Lumulumu, Langkae, Barang Caddi satap," katanya.
Amalia mengatakan bahwa, kebutuhan guru di wilayah kepulauan dianggap masih mencukupi saat ini, kendati diakui tidak semua tenaga pengajar atau kepala sekolah diambil dari wilayah kepulauan.
" Guru honor memang yang diambil rata-rata di situ. banyak juga yang kita harapkan mendapatkan kuota lebih banyak untuk diangkat ASN," kata Amalia.
Dirinya juga melaporkan, masih ada beberapa kepala sekolah yang terdata berasal dari daerah luar.
Baca Juga: RS Jumpandang Baru Batuh Rp10 Milliar untuk Bisa Beroperasi
Komisi D DPRD Kota Makassar bahkan mengusulkan penambahan hingga 50 guru honorer , agar pendidikan di walayah tersebut bisa lebih maksimal.
Baca Juga: Rekomendasi Dewan Makassar: Tiap Rumah Wajib Miliki APAR untuk Tekan Kebakaran
Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar Abdul Wahab Tahir mengatakan, jika melihat kondisi di wilayah kepulauan jumlah guru dianggap masih membutuhkan penambahan.
"Itu butuh penambahan, idealnya sebenarnya satu kelas satu orang, yah paling tidak 50 orang tenaga honorer , itupun dibagi rata-rata sekolah ada yang dapat tidak sampai 10," kata Legislator Golkar ini.
Menurutnya, cukup banyak masyarakat di wilayah kepulauan yang potensial untuk diberdayakan menjadi guru, dirinya merasa rencana gubernur untuk merombak guru di wilayah kepulauan merupakan keputusan yang tepat guna efektifitas pembelajaran.
"Sebagai wakil rakyat dari dapil kepulauan, sebaiknya memang putra-putri daerah yang diberdayakan, banyak loh yang lepasan sekolah kejuruan yang bisa dijadikan guru honorer , itulah dimanfaatkan ilmunya kemudian dijadikan tenaga honor," kata Wahab.
Lebih lanjut, menurut Wahab lokalisasi guru utamanya untuk wilayah kepulauan semestinya sudah harus dilakukan, beberapa guru utamanya dari daerah luar cenderung dianggap tidak bisa menetap sehingga opsi paling tepat adalah memberdayakan masyarakat sekitar.
"Kalau diambilnya dari luar, percaya saja mereka pasti tidak betah di pulau, jadi berdayakan potensi asli anak-anak pulau," katanya.
Dikatakan Wahab, kebutuhan guru tiap tahunnya bertambah jika melihat volume murid hingga guru yang pensiun. Wahab mengaku siap mendukung upaya ini utamanya untuk Kecamatan Sangkarrang sendiri. (Baca Juga: 2.498 Guru Honorer Non-Kategori se-Sumsel Berharap Diangkat PNS)
"Jadi silahkan saja berapa kuota dibutuhkan, kita punya data kok, dan andaikan pak Gub membutuhkan itu kami bersedia bantu untuk cari anak-anak yang berpotensi menjadi guru honorer di kepulauan," katanya.
Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Amalia Malik melaporkan untuk kepulauan Makassar terdata sebanyak lima sekolah satu atap (Satap), dimana masing-masing sekolah memiliki dua ASN.
"Kecuali Barang Lompo itu sendiri-sendiri (SD dan SMP) Lumulumu, Langkae, Barang Caddi satap," katanya.
Amalia mengatakan bahwa, kebutuhan guru di wilayah kepulauan dianggap masih mencukupi saat ini, kendati diakui tidak semua tenaga pengajar atau kepala sekolah diambil dari wilayah kepulauan.
" Guru honor memang yang diambil rata-rata di situ. banyak juga yang kita harapkan mendapatkan kuota lebih banyak untuk diangkat ASN," kata Amalia.
Dirinya juga melaporkan, masih ada beberapa kepala sekolah yang terdata berasal dari daerah luar.
Baca Juga: RS Jumpandang Baru Batuh Rp10 Milliar untuk Bisa Beroperasi
(agn)
Lihat Juga :
