Pengamat Persoalkan Penundaan Pelantikan Pejabat oleh Pj Gubernur Papua Barat Daya

Dengan semakin dekatnya pemilihan kepala daerah (Pilkada), Kambu khawatir dengan dampak penundaan pelantikan ini terhadap anggaran.

“Kita sebentar lagi sudah masuk Pilkada, bagaimana nanti penyerapan anggarannya? Jangan-jangan nanti alasannya uang anggaran sudah habis. Maksud kami, pelayanan masyarakat harus segera dijalankan, sementara Pilkada sudah ada lembaga yang mengurus pemilu,” ucapnya.

Kambu meminta kepada Pj Gubernur untuk segera melantik pejabat eselon II, III, dan IV secara serentak dan tidak ditunda-tunda lagi.

”Harus segera lantik eselon II, III, dan IV dalam satu tahap. Jangan tunggu bulan ini khusus eselon II, bulan ini III dan seterusnya. Kalau memang tidak ingin dilantik, lebih baik nggak usah dilantik. Pilkada sebentar lagi, untuk apa kalau sudah ada Pilkada tapi tidak dilantik,” tutur dia.

Senada dengan warga Aimas, Abraham Howay menyebut Pj. Gubernur Musa’ad sengaja menggantung nasib Orang Asli Papua (OAP) di Pemprov Papua Barat Daya. Padahal secara terbuka, OAP tersebut diketahui sudah lulus seleksi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PJPT).

“Sangat disayangkan dengan disengajanya belum dilakukannya pelantikan para pejabat yang telah lulus seleksi, khususnya pejabat eselon II yang nama-namanya telah diumumkan bulan April kemarin. Sampai hari ini, nasib mereka masih mengambang dengan ketidakjelasan,” paparnya.

Dengan menunda-nunda pelantikan terhadap puluhan pejabat (ASN) eselon II, maka hal tersebut juga akan memberikan stigma negatif OAP terhadap pemerintah pusat. Pasalnya representasi pemerintah pusat, dianggap tidak serius untuk membimbing dan mengayomi ASN.

“Ini bisa jadi preseden buruk juga kepada pemerintah pusat yg tidak mempedulikan harkat serta martabat ASN OAP. Pemerintah perlu mengevaluasi kinerja Pj. Gubernur Musa’ad kembali. Masih banyak pejabat OAP yang mampu memiliki kinerja lebih baik dari Musa’ad,” tutupnya.