Pengamat Persoalkan Penundaan Pelantikan Pejabat oleh Pj Gubernur Papua Barat Daya

PAPUA BARAT DAYA - Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Abud Musa'ad, diduga sengaja menunda pelantikan puluhan pejabat eselon II, III, dan IV. Dugaan ini disampaikan oleh Pengamat politik Papua Ortisan Kambu.

”Ini kan provinsi baru, beliau waktu itu hanya melantik beberapa anggota saja. Lainnya masih dalam proper test. Semua orang yang memenuhi syarat telah ikut. Nama-nama sudah keluar untuk eselon II, III, dan IV. Seharusnya jika sudah keluar, harus sudah dilantik,” kata Ortisan,

Menurut Kambu, penundaan ini disengaja oleh pihak Pj Gubernur Mohammad Abud Musa’ad karena diduga akan mempengaruhi penyerapaan anggaran.



”Tapi, saya pikir ini ada unsur kesengajaan untuk menunda pengangkatan. Sebenarnya beliau ini sudah tahu, jika eselon II sampai IV tidak dilantik akan mempengaruhi penyerapan anggaran, berpengaruh juga pada pelayanan masyarakat,” ucapnya.

Kambu juga menyoroti jarangnya kehadiran Musa’ad di Papua Barat Daya Bahkan, ungkapnya, Musa’ad hanya beberapa kali saja hadir di kantornya. Ia lebih sering melakukan perjalanan ke luar daerah, dan bahkan ke luar negeri.

”Beliau ini jarang di Papua, beliau lebih sering di Jakarta. Bahkan bisa satu bulan di Jakarta dan hanya satu minggu di Papua. Beliau lebih sering melakukan kerja-kerja ke luar negeri. Sekda yang baru dilantik, sudah ada di Amerika dan Eropa (bahkan sudah dua minggu ini),” ungkapnya.

Kambu pun menyoroti perilaku Pj Gubernur yang menurutnya tidak fokus dalam menjalankan tugas sebagai kepala daerah. Dirinya menuding Pj. Gubernur Musa’ad hanya bisa plesir kesana-kemari.



”Pak Gubernur tidak pernah ada di kantor, dia tidak mau berkantor di Gubernur. Untuk apa beliau jadi Pj kalau begitu. Beliau ini hanya jalan-jalan saja. Ini pemerintahan kerjaannya hanya jalan-jalan. Awalnya saya mendukung beliau, tapi sekarang tidak,” katanya.

Dengan semakin dekatnya pemilihan kepala daerah (Pilkada), Kambu khawatir dengan dampak penundaan pelantikan ini terhadap anggaran.

“Kita sebentar lagi sudah masuk Pilkada, bagaimana nanti penyerapan anggarannya? Jangan-jangan nanti alasannya uang anggaran sudah habis. Maksud kami, pelayanan masyarakat harus segera dijalankan, sementara Pilkada sudah ada lembaga yang mengurus pemilu,” ucapnya.

Kambu meminta kepada Pj Gubernur untuk segera melantik pejabat eselon II, III, dan IV secara serentak dan tidak ditunda-tunda lagi.

”Harus segera lantik eselon II, III, dan IV dalam satu tahap. Jangan tunggu bulan ini khusus eselon II, bulan ini III dan seterusnya. Kalau memang tidak ingin dilantik, lebih baik nggak usah dilantik. Pilkada sebentar lagi, untuk apa kalau sudah ada Pilkada tapi tidak dilantik,” tutur dia.

Senada dengan warga Aimas, Abraham Howay menyebut Pj. Gubernur Musa’ad sengaja menggantung nasib Orang Asli Papua (OAP) di Pemprov Papua Barat Daya. Padahal secara terbuka, OAP tersebut diketahui sudah lulus seleksi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PJPT).

“Sangat disayangkan dengan disengajanya belum dilakukannya pelantikan para pejabat yang telah lulus seleksi, khususnya pejabat eselon II yang nama-namanya telah diumumkan bulan April kemarin. Sampai hari ini, nasib mereka masih mengambang dengan ketidakjelasan,” paparnya.

Dengan menunda-nunda pelantikan terhadap puluhan pejabat (ASN) eselon II, maka hal tersebut juga akan memberikan stigma negatif OAP terhadap pemerintah pusat. Pasalnya representasi pemerintah pusat, dianggap tidak serius untuk membimbing dan mengayomi ASN.

“Ini bisa jadi preseden buruk juga kepada pemerintah pusat yg tidak mempedulikan harkat serta martabat ASN OAP. Pemerintah perlu mengevaluasi kinerja Pj. Gubernur Musa’ad kembali. Masih banyak pejabat OAP yang mampu memiliki kinerja lebih baik dari Musa’ad,” tutupnya.