Gubernur Pastikan Proyek Kereta Api Jalan Terus, Sebut Semua Pihak Bekerja Maksimal
loading...
Proyek kereta lintas Makassar-Parepare sepanjang 44 kilometer (km) dari Barru ke Palanro. Foto : SINDOnews/Maman Sukirman
A
A
A
MAKASSAR - Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah memastikan pembangunan jalur Kereta Api (KA) Makassar-Parepare terus berjalan. Berbagai pihak yang terlibat terus bekerja maksimal menyelesaikan proses pembebasan lahan. Baca : Gubernur dan Menhub Rapat Virtual Bahas Progres Jalur Kereta Api Sulsel
Sebelumnya Sekretaris Direktorat Jendral Perkeretapian Zulmafendi menyoroti lambatnya progres pembangunan jalur KA tersebut. Bahkan mengancam akan mengalihkan pembangunannya ke Pulau Jawa karena permasalahan pembebasan lahan yang berlarut-larut. "Nggak usah ngancam-ngancamlah. Ini bukan ranahnya untuk mengancam-ancam. Kita sudah bekerja maksimal," ujar Nurdin yang dimintai tanggapannya terkait hal tersebut, kemarin.
Nurdin menegaskan, berbagai pihak kompak mengawal percepatan pembangunan KA Makassar-Parepare . Persoalan pembebasan lahan, disinergikan bersama badan pertanahan nasional (BPN), hingga Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel bersama pemerintah daerah.
"Tinggal siapkan dananya untuk pembebasan lahan kita selesaikan. Kita kompak, kok. Pertanahan, Kajati, siang malam kumpulin pemerintah daerah, kumpulin masyarakat. Jadi tidak usah pakai (ancam-ancam) itu," tutur dia.
Ditambahkan, pembayaran akan dilakukan jika lahan sudah dipastikan siap. "Kita ini tinggal kesiapan anggaran untuk pembebasan lahan, ketika lahan siap," sambung Nurdin. Baca Juga : Persiapan Pembangunan Twin Tower, Gubernur Tinjau Lahan CPI
Mantan bupati Bantaeng dua periode ini pun meminta masyarakat tidak menghalang-halangi pembangunan KA. Toh, kata Nurdin, proyek strategis nasional tersebut dibangun demi kepentingan umum. "Jadi gini, jadi tidak ada alasan masyarakat itu menghalangi pembangunan. Karena rambu-rambunya sudah ada. Kalau mereka tidak mau (bebaskan lahan), kan ada konsinyasi. Karena ini kepentingan umum," jelas Nurdin.
Diketahui, Sekretaris Direktorat Jendral Perkeretapian Zulmafendi sempat memimpin rapat koordinasi percepatan pembangunan KA Makassar-Parepare di kantor Bupati Maros, Kamis (13/08/2020) lalu. Dia menyoroti masih lambatnya pembebasan lahan, utamanya di Kabupaten Maros.
Sementara Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sulsel , Muhammad Arafah mengemukakan, percepatan pembangunan KA ini terfokus pada pembebasan lahan. Tahun ini difokuskan pada wilayah Kabupaten Pangkep dan Maros.
Khusus Pangkep, progres pembebasan lahannya cukup baik. Pekan depan ditargetkan sudah mencapai 40% dari target 1.970 bidang lahan yang dibutuhkan. "Kalau di Pangkep hampir praktis tidak ada masalah. Tinggal menunggu waktu saja dan diprediksi teman-teman perkeretaapian bulan depan kemungkunan sudah 75%," sebut Arafah kepada SINDOnews.
Sementara di Maros diakui melambat. Dari kebutuhan 857 bidang lahan, baru terproses 22%. Makanya, Maros menjadi perhatian. Pemerintah daerah diminta untuk gencar melakukan mediasi kepada warga agar pembebasan lahan lancar. Belum lagi, Maros disebut sebagai titik sentral jalur KA Makassar-Parepare.
Sebelumnya Sekretaris Direktorat Jendral Perkeretapian Zulmafendi menyoroti lambatnya progres pembangunan jalur KA tersebut. Bahkan mengancam akan mengalihkan pembangunannya ke Pulau Jawa karena permasalahan pembebasan lahan yang berlarut-larut. "Nggak usah ngancam-ngancamlah. Ini bukan ranahnya untuk mengancam-ancam. Kita sudah bekerja maksimal," ujar Nurdin yang dimintai tanggapannya terkait hal tersebut, kemarin.
Nurdin menegaskan, berbagai pihak kompak mengawal percepatan pembangunan KA Makassar-Parepare . Persoalan pembebasan lahan, disinergikan bersama badan pertanahan nasional (BPN), hingga Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel bersama pemerintah daerah.
"Tinggal siapkan dananya untuk pembebasan lahan kita selesaikan. Kita kompak, kok. Pertanahan, Kajati, siang malam kumpulin pemerintah daerah, kumpulin masyarakat. Jadi tidak usah pakai (ancam-ancam) itu," tutur dia.
Ditambahkan, pembayaran akan dilakukan jika lahan sudah dipastikan siap. "Kita ini tinggal kesiapan anggaran untuk pembebasan lahan, ketika lahan siap," sambung Nurdin. Baca Juga : Persiapan Pembangunan Twin Tower, Gubernur Tinjau Lahan CPI
Mantan bupati Bantaeng dua periode ini pun meminta masyarakat tidak menghalang-halangi pembangunan KA. Toh, kata Nurdin, proyek strategis nasional tersebut dibangun demi kepentingan umum. "Jadi gini, jadi tidak ada alasan masyarakat itu menghalangi pembangunan. Karena rambu-rambunya sudah ada. Kalau mereka tidak mau (bebaskan lahan), kan ada konsinyasi. Karena ini kepentingan umum," jelas Nurdin.
Diketahui, Sekretaris Direktorat Jendral Perkeretapian Zulmafendi sempat memimpin rapat koordinasi percepatan pembangunan KA Makassar-Parepare di kantor Bupati Maros, Kamis (13/08/2020) lalu. Dia menyoroti masih lambatnya pembebasan lahan, utamanya di Kabupaten Maros.
Sementara Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sulsel , Muhammad Arafah mengemukakan, percepatan pembangunan KA ini terfokus pada pembebasan lahan. Tahun ini difokuskan pada wilayah Kabupaten Pangkep dan Maros.
Khusus Pangkep, progres pembebasan lahannya cukup baik. Pekan depan ditargetkan sudah mencapai 40% dari target 1.970 bidang lahan yang dibutuhkan. "Kalau di Pangkep hampir praktis tidak ada masalah. Tinggal menunggu waktu saja dan diprediksi teman-teman perkeretaapian bulan depan kemungkunan sudah 75%," sebut Arafah kepada SINDOnews.
Sementara di Maros diakui melambat. Dari kebutuhan 857 bidang lahan, baru terproses 22%. Makanya, Maros menjadi perhatian. Pemerintah daerah diminta untuk gencar melakukan mediasi kepada warga agar pembebasan lahan lancar. Belum lagi, Maros disebut sebagai titik sentral jalur KA Makassar-Parepare.
Lihat Juga :
