Kasus Muara Enim, KPK: Korupsi Terjadi sebelum Tahap Perencanaan-Penganggaran Dilakukan
Minggu, 14 Juni 2026 - 06:23 WIB
loading...
Bupati Muara Enim, Edison mengenakan rompi tahanan saat digelandang ke KPK untuk diperiksa dalam kasus dugaan suap laporan keuangan BPK di Muara Enim, Sumsel, Rabu (10/6/2026). Foto/Arif Julianto
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan potret korupsi dalam pengelolaan keuangan negara/daerah yang kini semakin sistemik. Bahkan, korupsi bukan hanya terjadi dalam proses pelaksanaan dari apa yang sudah dianggarkan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkap temuan itu terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Dari operasi senyap tersebut, berlanjut ke OTR di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Baca juga: KPK: Bupati Muara Enim Suap ASN BPK demi Pertahankan Opini WTP
"Dari dua peristiwa tertangkap tangan terakhir, KPK menemukan praktik rasuah di lingkungan pemerintah daerah (pemda) telah bertransformasi menjadi siklus berantai yang semakin panjang," kata Budi dalam keterangannya, dikutip Minggu (14/6/2026).
"Bahkan korupsi sudah terjadi jauh sebelum tahap perencanaan ataupun penganggaran dilakukan," sambungnya.
Budi melanjutkan, korupsi kembali terjadi di ujung rantai prosesnya demi menutup temuan penyimpangan atas pengelolaan anggaran tersebut.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkap temuan itu terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Dari operasi senyap tersebut, berlanjut ke OTR di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Baca juga: KPK: Bupati Muara Enim Suap ASN BPK demi Pertahankan Opini WTP
"Dari dua peristiwa tertangkap tangan terakhir, KPK menemukan praktik rasuah di lingkungan pemerintah daerah (pemda) telah bertransformasi menjadi siklus berantai yang semakin panjang," kata Budi dalam keterangannya, dikutip Minggu (14/6/2026).
"Bahkan korupsi sudah terjadi jauh sebelum tahap perencanaan ataupun penganggaran dilakukan," sambungnya.
Budi melanjutkan, korupsi kembali terjadi di ujung rantai prosesnya demi menutup temuan penyimpangan atas pengelolaan anggaran tersebut.
Lihat Juga :
