SPKS Dorong Dana PSR Petani Sawit Tembus Rp60 Juta Per Hektare
loading...
A
A
A
Kini, kebutuhan dukungan dana sawit BPDPKS menjadi Rp60 juta per hektare. Dana tersebut dapat membantu petani menyiapkan lahan perkebunan kelapa sawit miliknya menjadi lebih baik. Selain itu mencegah petani sawit skala kecil dijerat oleh hutang.
Sebab dengan petani sawit yang sudah berumur 50 tahun, jika masih dibebankan oleh hutang untuk menambah kekurangan alokasi dana dari BPDP-KS untuk peremajaan sawit akan menyulitkan petani kecil tersebut.
Sebelumnya, Menko Perekonomian RI, Airlangga Hartarto dan Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudoyono, dalam pembahasan Peremajaan Sawit Rakyat mendukung keberpihakan pemerintah terhadap petani kelapa sawit didorong melalui kenaikan subsidi dana.
”Dukungan pemerintah dengan kenaikan subsidi dana dari BPDPKS dari Rp30 juta menjadi Rp. 60 juta per hektar. Keberpihakan terhadap PSR juga harus didukung dengan dengan kemudahan akses pembiayaan bagi petani kelapa sawit dari dana BPDPKS,” tegasnya.
Sesuai dengan konsen Presiden Jokowi yang mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, maka legalitas lahan kebun sawit petani seharusnya mendapatkan kemudahan dan pelayanan pemerintah supaya mendapatkan sertifikat lahan.
Legalitas lahan masih momok menakutkan bagi petani kelapa sawit di Indonesia. Sebab itu, koordinasi Menko Perekonomian dan Menteri ATR/BPN yang dipimpin Presiden Jokowi ini, menjadi harapan baru, bagi sertifikasi lahan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM).
“SHM bagi petani kelapa sawit dapat di realisasikan dan di percepat oleh Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudoyono yang baru di lantik, harapan kami Pak Menteri AHY segera merealisasikan keinginan petani sawit,” tandasnya.
Untuk diketahui, SPKS berdiri sejak 2005 dari diskusi kritis mengenai kondisi dan situasi petani kelapa sawit di Indonesia. Beranggotakan petani kelapa sawit yang memiliki usaha perkebunan kelapa sawit kurang dari 4 hektar dan dikelola secara langsung.
Petani swadaya di Indonesia memiliki peranan penting dalam mendorong produksi minyak sawit dan keberlanjutannya. Kegiatan dilakukan SPKS melalui pembangunan kelembagaan petani swadaya di Indonesia, mendorong pengelolaan melalui praktik budidaya terbaik.
Sebab dengan petani sawit yang sudah berumur 50 tahun, jika masih dibebankan oleh hutang untuk menambah kekurangan alokasi dana dari BPDP-KS untuk peremajaan sawit akan menyulitkan petani kecil tersebut.
Sebelumnya, Menko Perekonomian RI, Airlangga Hartarto dan Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudoyono, dalam pembahasan Peremajaan Sawit Rakyat mendukung keberpihakan pemerintah terhadap petani kelapa sawit didorong melalui kenaikan subsidi dana.
”Dukungan pemerintah dengan kenaikan subsidi dana dari BPDPKS dari Rp30 juta menjadi Rp. 60 juta per hektar. Keberpihakan terhadap PSR juga harus didukung dengan dengan kemudahan akses pembiayaan bagi petani kelapa sawit dari dana BPDPKS,” tegasnya.
Sesuai dengan konsen Presiden Jokowi yang mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, maka legalitas lahan kebun sawit petani seharusnya mendapatkan kemudahan dan pelayanan pemerintah supaya mendapatkan sertifikat lahan.
Legalitas lahan masih momok menakutkan bagi petani kelapa sawit di Indonesia. Sebab itu, koordinasi Menko Perekonomian dan Menteri ATR/BPN yang dipimpin Presiden Jokowi ini, menjadi harapan baru, bagi sertifikasi lahan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM).
“SHM bagi petani kelapa sawit dapat di realisasikan dan di percepat oleh Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudoyono yang baru di lantik, harapan kami Pak Menteri AHY segera merealisasikan keinginan petani sawit,” tandasnya.
Untuk diketahui, SPKS berdiri sejak 2005 dari diskusi kritis mengenai kondisi dan situasi petani kelapa sawit di Indonesia. Beranggotakan petani kelapa sawit yang memiliki usaha perkebunan kelapa sawit kurang dari 4 hektar dan dikelola secara langsung.
Petani swadaya di Indonesia memiliki peranan penting dalam mendorong produksi minyak sawit dan keberlanjutannya. Kegiatan dilakukan SPKS melalui pembangunan kelembagaan petani swadaya di Indonesia, mendorong pengelolaan melalui praktik budidaya terbaik.
Explore More