Politik Tak Lagi Mengindahkan Etika, Profesor dan Guru Besar di DIY Serukan Tobat Etika dan Moral
Sabtu, 03 Februari 2024 - 16:04 WIB
loading...
Para profesor dan guru besar yang tergabung dalam Forum 2045 menyerukan tobat etika dan moral kepada para pemimpin bangsa. Foto/MPI/Erfan Erlin
A
A
A
YOGYAKARTA - Para profesor dan guru besar yang tergabung dalam Forum 2045 menyerukan tobat etika dan moral kepada para pemimpin bangsa. Mereka menilai Indonesia kita kini berada di tepi jurang tuna etika.
Kepala Senat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof Heru Kurnianto Tri Tjahyono mengatakan, Indonesia sekarang berada di tepi jurang tuna etika.
Baca juga: Petisi Bulaksumur Guru-guru Besar UGM Beri Peringatan untuk Jokowi
Sebabnya adalah karena jalan politik telah secara vulgar, tanpa tedeng aling-aling, bertindak atau berperilaku, dengan tidak lagi mengindahkan etika.
"Bahkan sekarang cenderung melanggar etika dan moral, "kata Heru.
Menurut Heru, kekuasaan negara yang seharusnya menjadi sarana rakyat untuk mencapai tata hidup bersama yang adil dan makmur, yang berdasarkan pada Pancasila dan konstitusi dalam nyatanya justru sebaliknya. Kekuasaan negara seakan-akan diubah menjadi peralatan privat, yang melawan kepentingan publik.
Saat ini publik menyaksikan dengan sangat jelas bagaimana kekuasaan telah menggunakan peralatan-peralatan publik, untuk kepentingan sempit, kepentingan pribadi, keluarga atau kelompok.
Baca juga: Unhas Bergerak, Ingatkan Presiden Jokowi dan Kabinetnya Tetap di Jalur Demokrasi
Presiden sebagai kepala negara dan segenap jajarannya yang seharusnya menyelenggarakan pemilihan umum sebagai wahana kedaulatan rakyat untuk suksesi kepemimpinan nasional secara baik, jujur dan adil.
Kepala Senat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof Heru Kurnianto Tri Tjahyono mengatakan, Indonesia sekarang berada di tepi jurang tuna etika.
Baca juga: Petisi Bulaksumur Guru-guru Besar UGM Beri Peringatan untuk Jokowi
Sebabnya adalah karena jalan politik telah secara vulgar, tanpa tedeng aling-aling, bertindak atau berperilaku, dengan tidak lagi mengindahkan etika.
"Bahkan sekarang cenderung melanggar etika dan moral, "kata Heru.
Menurut Heru, kekuasaan negara yang seharusnya menjadi sarana rakyat untuk mencapai tata hidup bersama yang adil dan makmur, yang berdasarkan pada Pancasila dan konstitusi dalam nyatanya justru sebaliknya. Kekuasaan negara seakan-akan diubah menjadi peralatan privat, yang melawan kepentingan publik.
Saat ini publik menyaksikan dengan sangat jelas bagaimana kekuasaan telah menggunakan peralatan-peralatan publik, untuk kepentingan sempit, kepentingan pribadi, keluarga atau kelompok.
Baca juga: Unhas Bergerak, Ingatkan Presiden Jokowi dan Kabinetnya Tetap di Jalur Demokrasi
Presiden sebagai kepala negara dan segenap jajarannya yang seharusnya menyelenggarakan pemilihan umum sebagai wahana kedaulatan rakyat untuk suksesi kepemimpinan nasional secara baik, jujur dan adil.
Lihat Juga :
