Politik Tak Lagi Mengindahkan Etika, Profesor dan Guru Besar di DIY Serukan Tobat Etika dan Moral
loading...
Para profesor dan guru besar yang tergabung dalam Forum 2045 menyerukan tobat etika dan moral kepada para pemimpin bangsa. Foto/MPI/Erfan Erlin
A
A
A
YOGYAKARTA - Para profesor dan guru besar yang tergabung dalam Forum 2045 menyerukan tobat etika dan moral kepada para pemimpin bangsa. Mereka menilai Indonesia kita kini berada di tepi jurang tuna etika.
Kepala Senat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof Heru Kurnianto Tri Tjahyono mengatakan, Indonesia sekarang berada di tepi jurang tuna etika.
Sebabnya adalah karena jalan politik telah secara vulgar, tanpa tedeng aling-aling, bertindak atau berperilaku, dengan tidak lagi mengindahkan etika.
"Bahkan sekarang cenderung melanggar etika dan moral, "kata Heru.
Menurut Heru, kekuasaan negara yang seharusnya menjadi sarana rakyat untuk mencapai tata hidup bersama yang adil dan makmur, yang berdasarkan pada Pancasila dan konstitusi dalam nyatanya justru sebaliknya. Kekuasaan negara seakan-akan diubah menjadi peralatan privat, yang melawan kepentingan publik.
Saat ini publik menyaksikan dengan sangat jelas bagaimana kekuasaan telah menggunakan peralatan-peralatan publik, untuk kepentingan sempit, kepentingan pribadi, keluarga atau kelompok.
Presiden sebagai kepala negara dan segenap jajarannya yang seharusnya menyelenggarakan pemilihan umum sebagai wahana kedaulatan rakyat untuk suksesi kepemimpinan nasional secara baik, jujur dan adil.
Namun ternyata dalam prakteknya justru berpotensi menjadi sarana mempertahankan atau melanggengkan kekuasaan.
Kepala Senat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof Heru Kurnianto Tri Tjahyono mengatakan, Indonesia sekarang berada di tepi jurang tuna etika.
Sebabnya adalah karena jalan politik telah secara vulgar, tanpa tedeng aling-aling, bertindak atau berperilaku, dengan tidak lagi mengindahkan etika.
"Bahkan sekarang cenderung melanggar etika dan moral, "kata Heru.
Menurut Heru, kekuasaan negara yang seharusnya menjadi sarana rakyat untuk mencapai tata hidup bersama yang adil dan makmur, yang berdasarkan pada Pancasila dan konstitusi dalam nyatanya justru sebaliknya. Kekuasaan negara seakan-akan diubah menjadi peralatan privat, yang melawan kepentingan publik.
Saat ini publik menyaksikan dengan sangat jelas bagaimana kekuasaan telah menggunakan peralatan-peralatan publik, untuk kepentingan sempit, kepentingan pribadi, keluarga atau kelompok.
Presiden sebagai kepala negara dan segenap jajarannya yang seharusnya menyelenggarakan pemilihan umum sebagai wahana kedaulatan rakyat untuk suksesi kepemimpinan nasional secara baik, jujur dan adil.
Namun ternyata dalam prakteknya justru berpotensi menjadi sarana mempertahankan atau melanggengkan kekuasaan.
Explore More