Politik Tak Lagi Mengindahkan Etika, Profesor dan Guru Besar di DIY Serukan Tobat Etika dan Moral

YOGYAKARTA - Para profesor dan guru besar yang tergabung dalam Forum 2045 menyerukan tobat etika dan moral kepada para pemimpin bangsa. Mereka menilai Indonesia kita kini berada di tepi jurang tuna etika.

Kepala Senat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof Heru Kurnianto Tri Tjahyono mengatakan, Indonesia sekarang berada di tepi jurang tuna etika.



Sebabnya adalah karena jalan politik telah secara vulgar, tanpa tedeng aling-aling, bertindak atau berperilaku, dengan tidak lagi mengindahkan etika.

"Bahkan sekarang cenderung melanggar etika dan moral, "kata Heru.



Menurut Heru, kekuasaan negara yang seharusnya menjadi sarana rakyat untuk mencapai tata hidup bersama yang adil dan makmur, yang berdasarkan pada Pancasila dan konstitusi dalam nyatanya justru sebaliknya. Kekuasaan negara seakan-akan diubah menjadi peralatan privat, yang melawan kepentingan publik.

Saat ini publik menyaksikan dengan sangat jelas bagaimana kekuasaan telah menggunakan peralatan-peralatan publik, untuk kepentingan sempit, kepentingan pribadi, keluarga atau kelompok.


Presiden sebagai kepala negara dan segenap jajarannya yang seharusnya menyelenggarakan pemilihan umum sebagai wahana kedaulatan rakyat untuk suksesi kepemimpinan nasional secara baik, jujur dan adil.

Namun ternyata dalam prakteknya justru berpotensi menjadi sarana mempertahankan atau melanggengkan kekuasaan.

Keadaan ini, lanjutnya, merupakan situasi yang buruk dan akan menjadi catatan sejarah yang buruk bagi generasi mendatang. Oleh sebab itulah, kita semua berharap agar segala kerusakan moral dihentikan, dengan tobat etika dan moral.

"Tobat artinya mengakui bahwa telah terjadi pelanggaran etika dan moral, sanggup melakukan perbaikan serta berkomitmen untuk tidak mengulang kesalahan yang sama," kata dia.

Pihaknya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk melakukan tobat etika dan moral untuk memperbaiki akhlak bangsa.

Dengan langkah bersama, kita harapkan keadaan itu akan mendorong seluruh pihak, baik warga maupun para penyelenggara negara, termasuk pimpinan nasional untuk melakukan pertobatan.

Pihaknya menyerukan kepada semua pihak, para pimpinan dan khususnya pimpinan nasional, untuk mempelopori suatu tobat etika dan moral.

Segala yang melanggar etika dan moral, terutama penyelenggaraan kekuasaan negara yang patut diduga telah dipakai untuk kepentingan sempit atau bahkan menjurus kepada upaya melanggengkan kekuasaan.

"Mereka yang melakukan itu hendaknya segera dihentikan dan mendapatkan koreksi yang fundamental," kata dia.

Dia juga meminta kepada para pemangku kepentingan yang bertanggungjawab bagi bekerjanya “check dan balances”, agar benar-benar menjalankan tugas utamanya, agar demokrasi berjalan secara baik, dan tidak dibiarkan mengalami kemunduran atau bahkan dibiarkan dihancurkan fondasinya.

"Kembalilah kepada nilai-nilai luhur bangsa dan jangan biarkan institusi demokrasi dikuasai oleh napsu angkara yang mengkhianati Pancasila dan UUD'45," ajak dia.

Dia juga mengajak kepada kaum terpelajar atau kaum intelektual, yang punya tugas mulia, baik tugas intelektual maupun moral, untuk bersama-sama menjaga etika dan moral. Sehingga dapat menjadi bagian dari kompas moral bagi pergerakan bangsa.

Dalam konteks ini, semua berharap agar kaum terpelajar dapat berdiri di barisan terdepan oleh karena independensinya.

Sehingga segala potensi kerusakan etika dan moral dapat dicegah, sebelum berkembang terlalu jauh. Keteladanan kaum intelektual untuk melakukan tobat etika dan moral, akan memungkinkan sejarah bergerak maju.

"Kami mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersamasama menjadi saksi atas seluruh proses politik yang berlangsung, dan tidak tinggal diam atas segala kerusakan yang terjadi," imbaunya.

Dosen Purna Tugas Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Prof Dr Yoyon Suryono mengatakan, menjelang Pemilu 2024 ini banyak hal mulai langkah pertama sampai nanti tanggal 14 Februari yang jika tidak dikawal seperti ini akan berlangsung secara terus menerus bertindak melanggar etika dan moral serta merasa berada di atas peraturan perundangan.

"Meskipun semua pihak tidak setuju dengan seruan etika dan moral ini, tetapi kehidupan bangsa dan negara tanpa etika dan moral akibatnya akan berbahaya bagi perkembangan bangsa dan negara ke depan," ujarnya.