Jelang Pemilu 2024, Literasi Digital Penting untuk Tangkal Hoaks

Selanjutnya memahami, yakni sistem kerja hoaks politik sedianya juga berlaku sebagaimana pepatah bad news is good news. Masyarakat harus senantiasa menerapkan asas praduga tak bersalah.

Dengan asas ini, pemahaman dengan sendirinya akan dipandu dan diarahkan pada sikap atau tindakan cermat dan kritis
dan mungkin menumbuhkan posisi netral (aposisi) sehingga tidak terperangkap sebagai korban dan/atau pencipta hoaks.

Berikutnya memverifikasi informasi yang fokus pada upaya untuk melakukan konfirmasi silang dengan informasi yang relevan didapatkan dari sumber lain.

Lima tahapan selanjutnya dijelaskan oleh pegiat media sosial, Musliadi yang menyatakan bahwa tahapan berikutnya evaluasi.

Menurutnya meskipun setelah melakukan verifikasi diyakini mendapatkan informasi yang sudah akurat, sebaiknya masyarakat mampu menahan keinginan untuk berbagi informasi kepada pengguna media sosial lainnya.

“Mengapa? Karena tidak semua informasi yang akurat akan bermanfaat bagi orang lain,” jelasnya.

Tahapan selanjutnya distribusi, bertindak cerdas dalam bermedia sosial ditunjukkan melalui kemampuan mendistribusikan informasi.

“Sebab apa pun yang sudah disebarkan dan terpublikasi melalui akun media sosial akan terdokumentasi dan berdampak di masa depan,” tutur Musliadi.

Selain menjadi pembaca cerdas, masyarakat juga dituntut menjadi pembuat konten yang cerdas. Dalam pertarungan informasi politik yang ada saat ini, masyarakat dituntut tidak hanya menjadi pembaca yang cerdas.

“Namun harus bisa menjadi pembuat konten informasi guna melawan dan mengatasi informasi hoaks politik yang beredar dalam dunia digital,” ajak musliadi.