Jelang Pemilu 2024, Literasi Digital Penting untuk Tangkal Hoaks
Selasa, 30 Januari 2024 - 08:07 WIB
loading...
Seminar literasi digital dengan tema tangkal hoaks jelang pemilu merupakan salah satu rangkaian kegiatan Indonesia Makin Cakap Digital (IMCD) 2024 di Kota Langsa, Aceh. Foto/Ist
A
A
A
LANGSA - Menjelang Pemilu 2024 rawan berbagai macam berita bohong atau hoaks di ruang digital. Masyarakat harus cerdas dalam meredam hoaks politik dengan mengenali sepuluh tahapan kompetensi literasi digital.
Hal ini terungkap dalam seminar literasi digital dengan tema Tangkal Hoaks Jelang Pemilu merupakan salah satu rangkaian kegiatan Indonesia Makin Cakap Digital (IMCD) 2024 di Kota Langsa, Aceh.
Baca juga: Inovatif, Mahasiswa Unair Ciptakan Aplikasi Literasi Digital
Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan edukasi agar kritis dalam menghadapi hoaks dan dapat menciptakan ruang digital yang aman dan nyaman.
“Untuk melawan hoaks politik kunci utamanya yaitu masyarakat harus memahami secara mendalam mengenai literasi digital. Dalam literasi digital ada setidaknya sepuluh tahapan kompetensi literasi digital,” ucap Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Kota Langsa, Boto Pranajaya, dikutip Selasa (30/1/2024).
Sepuluh kompetensi literasi digital tersebut diantaranya mengakses, menyeleksi, memahami, menganalisis, memverifikasi, mengevaluasi, mendistribusikan, memproduksi, berpartisipasi, dan terakhir berkolaborasi.
Mengakses mengajarkan bagaimana langkah yang dapat dilakukan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan berita yang benar. Dalam mengakses portal media daring masyarakat perlu memperhatikan apakah portal yang diakses adalah portal resmi atau tidak.
Baca juga: Literasi Digital Penting agar Masyarakat Tidak Mudah Tertipu
Berikutnya menyeleksi, bagaimana dapat melakukan seleksi terhadap informasi politik sehingga tidak terjebak pada hoaks. Masyarakat perlu mengetahui informasi apa yang dibutuhkan agar tidak terbanjiri informasi.
“Selain itu jika informasi menyertakan data, sebaiknya masyarakat melakukan pengecekan atau penelusuran data dari sumber aslinya,” terang Boto.
Selanjutnya memahami, yakni sistem kerja hoaks politik sedianya juga berlaku sebagaimana pepatah bad news is good news. Masyarakat harus senantiasa menerapkan asas praduga tak bersalah.
Dengan asas ini, pemahaman dengan sendirinya akan dipandu dan diarahkan pada sikap atau tindakan cermat dan kritis
dan mungkin menumbuhkan posisi netral (aposisi) sehingga tidak terperangkap sebagai korban dan/atau pencipta hoaks.
Berikutnya memverifikasi informasi yang fokus pada upaya untuk melakukan konfirmasi silang dengan informasi yang relevan didapatkan dari sumber lain.
Lima tahapan selanjutnya dijelaskan oleh pegiat media sosial, Musliadi yang menyatakan bahwa tahapan berikutnya evaluasi.
Menurutnya meskipun setelah melakukan verifikasi diyakini mendapatkan informasi yang sudah akurat, sebaiknya masyarakat mampu menahan keinginan untuk berbagi informasi kepada pengguna media sosial lainnya.
“Mengapa? Karena tidak semua informasi yang akurat akan bermanfaat bagi orang lain,” jelasnya.
Tahapan selanjutnya distribusi, bertindak cerdas dalam bermedia sosial ditunjukkan melalui kemampuan mendistribusikan informasi.
“Sebab apa pun yang sudah disebarkan dan terpublikasi melalui akun media sosial akan terdokumentasi dan berdampak di masa depan,” tutur Musliadi.
Selain menjadi pembaca cerdas, masyarakat juga dituntut menjadi pembuat konten yang cerdas. Dalam pertarungan informasi politik yang ada saat ini, masyarakat dituntut tidak hanya menjadi pembaca yang cerdas.
“Namun harus bisa menjadi pembuat konten informasi guna melawan dan mengatasi informasi hoaks politik yang beredar dalam dunia digital,” ajak musliadi.
Kemudian tahapan partisipasi, masyarakat harus mampu menjadi bagian dari pemberantasan hoaks. Berpartisipasi dalam literasi digital hoaks politik berarti menyampaikan pengetahuan kritis tentang bahaya hoaks politik kepada orang lain.
Terakhir tahapan kolaborasi, hoaks akan semakin sulit dilawan jika tidak ada tindakan kolektif untuk bersama-sama bergerak menghentikan penyebarannya.
Hal ini terungkap dalam seminar literasi digital dengan tema Tangkal Hoaks Jelang Pemilu merupakan salah satu rangkaian kegiatan Indonesia Makin Cakap Digital (IMCD) 2024 di Kota Langsa, Aceh.
Baca juga: Inovatif, Mahasiswa Unair Ciptakan Aplikasi Literasi Digital
Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan edukasi agar kritis dalam menghadapi hoaks dan dapat menciptakan ruang digital yang aman dan nyaman.
“Untuk melawan hoaks politik kunci utamanya yaitu masyarakat harus memahami secara mendalam mengenai literasi digital. Dalam literasi digital ada setidaknya sepuluh tahapan kompetensi literasi digital,” ucap Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Kota Langsa, Boto Pranajaya, dikutip Selasa (30/1/2024).
Sepuluh kompetensi literasi digital tersebut diantaranya mengakses, menyeleksi, memahami, menganalisis, memverifikasi, mengevaluasi, mendistribusikan, memproduksi, berpartisipasi, dan terakhir berkolaborasi.
Mengakses mengajarkan bagaimana langkah yang dapat dilakukan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan berita yang benar. Dalam mengakses portal media daring masyarakat perlu memperhatikan apakah portal yang diakses adalah portal resmi atau tidak.
Baca juga: Literasi Digital Penting agar Masyarakat Tidak Mudah Tertipu
Berikutnya menyeleksi, bagaimana dapat melakukan seleksi terhadap informasi politik sehingga tidak terjebak pada hoaks. Masyarakat perlu mengetahui informasi apa yang dibutuhkan agar tidak terbanjiri informasi.
“Selain itu jika informasi menyertakan data, sebaiknya masyarakat melakukan pengecekan atau penelusuran data dari sumber aslinya,” terang Boto.
Selanjutnya memahami, yakni sistem kerja hoaks politik sedianya juga berlaku sebagaimana pepatah bad news is good news. Masyarakat harus senantiasa menerapkan asas praduga tak bersalah.
Dengan asas ini, pemahaman dengan sendirinya akan dipandu dan diarahkan pada sikap atau tindakan cermat dan kritis
dan mungkin menumbuhkan posisi netral (aposisi) sehingga tidak terperangkap sebagai korban dan/atau pencipta hoaks.
Berikutnya memverifikasi informasi yang fokus pada upaya untuk melakukan konfirmasi silang dengan informasi yang relevan didapatkan dari sumber lain.
Lima tahapan selanjutnya dijelaskan oleh pegiat media sosial, Musliadi yang menyatakan bahwa tahapan berikutnya evaluasi.
Menurutnya meskipun setelah melakukan verifikasi diyakini mendapatkan informasi yang sudah akurat, sebaiknya masyarakat mampu menahan keinginan untuk berbagi informasi kepada pengguna media sosial lainnya.
“Mengapa? Karena tidak semua informasi yang akurat akan bermanfaat bagi orang lain,” jelasnya.
Tahapan selanjutnya distribusi, bertindak cerdas dalam bermedia sosial ditunjukkan melalui kemampuan mendistribusikan informasi.
“Sebab apa pun yang sudah disebarkan dan terpublikasi melalui akun media sosial akan terdokumentasi dan berdampak di masa depan,” tutur Musliadi.
Selain menjadi pembaca cerdas, masyarakat juga dituntut menjadi pembuat konten yang cerdas. Dalam pertarungan informasi politik yang ada saat ini, masyarakat dituntut tidak hanya menjadi pembaca yang cerdas.
“Namun harus bisa menjadi pembuat konten informasi guna melawan dan mengatasi informasi hoaks politik yang beredar dalam dunia digital,” ajak musliadi.
Kemudian tahapan partisipasi, masyarakat harus mampu menjadi bagian dari pemberantasan hoaks. Berpartisipasi dalam literasi digital hoaks politik berarti menyampaikan pengetahuan kritis tentang bahaya hoaks politik kepada orang lain.
Terakhir tahapan kolaborasi, hoaks akan semakin sulit dilawan jika tidak ada tindakan kolektif untuk bersama-sama bergerak menghentikan penyebarannya.
(shf)
Lihat Juga :
