Terima Penghargaan dari PPDI, Gubernur Khofifah: Terima Kasih Atas Seluruh Dedikasi untuk Kemajuan Jatim

Lebih lanjut Khofifah mengatakan, perangkat desa juga berperan penting dalam hal penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat desa dan realisasi penyaluran dana desa. Per 27 November 2023, BLT yang tersalurkan mencapai Rp1,037 triliun atau setara 93,52 persen.

BLT ini disalurkan untuk 308.155 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 7.719 desa se-Jatim. Juga realisasi penyaluran dana desa yang mencapai Rp7,792 triliun dari Rp8,180 triliun atau setara 95,25 persen.

Untuk itu, sebagai salah satu bentuk apresiasi, dalam acara tersebut Gubernur Khofifah juga menyerahkan Bantuan Keuangan Honorarium Aparatur Pemerintah Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 untuk Aparatur Pemerintah Desa senilai total Rp52,3 M. Secara simbolis bantuan tersebut diterima oleh Ketua PPDI Jawa Timur, Sutoyo M. Muslih.

“Saya berharap apresiasi ini bisa mendorong semangat para perangkat desa ke depannya. Sehingga para perangkat desa bisa bekerja lebih baik lagi, lebih berarti lagi, dan apa yang sudah dicapai bisa terus ditingkatkan,” ungkapnya.

Dalam kesempatan ini, Gubernur Khofifah juga mengajak seluruh perangkat desa untuk mengambil bagian dalam mewujudkan Pemilu damai tahun 2024. Kondusifitas sangat perlu dijaga lantaran jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Jatim mencapai 31.402.838 pemilih yang tersebar di 120.666 TPS.

“Bersama-sama mari kita menjadi bagian yang menciptakan kondisi aman, damai, dan tentram pada Pemilu tahun 2024 kelak,” katanya.

Gubernur Khofifah berharap, potensi dan pemicu konflik dalam Pemilu seperti bentrokan antar pendukung, tindakan pengrusakan alat peraga kampanye, politik uang, intimidasi, dan tindakan kekerasan serta kecurangan dalam pemungutan dan penghitungan suara, penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye, atau bahkan saling serang melalui media massa dan media sosial dapat dihindari secara bersama-sama.

Selain itu, Gubernur Khofifah mengingatkan kalau sering kali konflik terjadi juga karena berita hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. Untuk itu, ia meminta agar menerapkan empat hal ketika menerima suatu informasi.

"Pertama baca informasi secara utuh, detail, dan teliti isinya. Kedua tanyakan kepada penyebar informasi dari mana asal informasi tersebut. Ketiga cek sumber informasi, apakah kredibel atau tidak, dan terakhir pastikan melalui search engine apakah ada informasi yang sama,” jelasnya.

"Guna mengantisipasi adanya potensi konflik baik terkait momen pemilu maupun selainnya, Pemprov Jatim juga telah membekali para kepala desa dengan ilmu paralegal melalui Pelatihan Pra Paralegal Justice Award yang diselenggarakan oleh BPSDM Jatim bersama Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) beberapa waktu lalu," lanjutnya.