Siasat Subandrio, Kepala BIN Era Soekarno Bikin GP Ansor NU Bentrok dengan PKI

Badan Intelijen Negara (BIN) pada masa sebelum dan meletusnya peristiwa G30S PKI atau 30 September 1965 bernama Badan Pusat Intelijen (BPI). BPI dikepalai Dr Soebandrio atau Subandrio yang menjabat Wakil Perdana menteri (Waperdam).

Kebijakan Subandrio sebagai Kepala BPI atau saat ini Kepala BIN lebih condong menguntungkan PKI (Partai Komunis Indonesia). Banyak kebijakan intelijen Subandrio yang memojokkan lawan-lawan PKI, yakni terutama Angkatan Darat.

Salah satunya informasi penemuan dokumen Gilchrist jelang G30S PKI yang di kemudian hari ternyata palsu. Penemuan yang disampaikan Subandrio secara politik menguntungkan PKI sekaligus memojokkan Angkatan Darat.



Subandrio juga mengembuskan isu Dewan Jenderal di mana PKI kemudian membentuk Dewan Revolusi guna mengganyang perwira tinggi AD yang tidak loyal kepada Soekarno atau Bung Karno.

Atas kebijakannya yang selalu berat sebelah itu, Subandrio dicap sebagai kader PKI meski dirinya pernah menyatakan sejak tahun 1940 sudah menjadi kader PSI (Partai Sosialis Indonesia).

Begitu juga saat orang-orang Pemuda Rakyat dan BTI PKI melakukan aksi sepihak merebut tanah dan bentrok dengan GP Ansor NU Jawa Timur. Konflik akibat kebijakan landreform itu meletus di wilayah Kediri dan Blitar.

Subandrio selaku Kepala BPI memanggil pimpinan Ansor NU Kediri ke Jakarta. Di depan pimpinan Ansor dan PBNU Subandrio terang-terangan mengatakan Ansor NU tidak akan mampu melawan PKI karena PKI menguasai intelijen.



Ia justru meminta Ansor NU ikut menjaga ketenangan dan tidak terlalu agresif menghadapi PKI.