Siasat Subandrio, Kepala BIN Era Soekarno Bikin GP Ansor NU Bentrok dengan PKI

Badan Intelijen Negara (BIN) pada masa sebelum dan meletusnya peristiwa G30S PKI atau 30 September 1965 bernama Badan Pusat Intelijen (BPI). BPI dikepalai Dr Soebandrio atau Subandrio yang menjabat Wakil Perdana menteri (Waperdam).

Kebijakan Subandrio sebagai Kepala BPI atau saat ini Kepala BIN lebih condong menguntungkan PKI (Partai Komunis Indonesia). Banyak kebijakan intelijen Subandrio yang memojokkan lawan-lawan PKI, yakni terutama Angkatan Darat.

Salah satunya informasi penemuan dokumen Gilchrist jelang G30S PKI yang di kemudian hari ternyata palsu. Penemuan yang disampaikan Subandrio secara politik menguntungkan PKI sekaligus memojokkan Angkatan Darat.

Baca Juga: Sejarah Penumpasan G30S PKI, Slogan PKI Berubah: We are Nowhere but Will be Everywhere!

Subandrio juga mengembuskan isu Dewan Jenderal di mana PKI kemudian membentuk Dewan Revolusi guna mengganyang perwira tinggi AD yang tidak loyal kepada Soekarno atau Bung Karno.

Atas kebijakannya yang selalu berat sebelah itu, Subandrio dicap sebagai kader PKI meski dirinya pernah menyatakan sejak tahun 1940 sudah menjadi kader PSI (Partai Sosialis Indonesia).

Begitu juga saat orang-orang Pemuda Rakyat dan BTI PKI melakukan aksi sepihak merebut tanah dan bentrok dengan GP Ansor NU Jawa Timur. Konflik akibat kebijakan landreform itu meletus di wilayah Kediri dan Blitar.

Subandrio selaku Kepala BPI memanggil pimpinan Ansor NU Kediri ke Jakarta. Di depan pimpinan Ansor dan PBNU Subandrio terang-terangan mengatakan Ansor NU tidak akan mampu melawan PKI karena PKI menguasai intelijen.

Baca Juga: Sejarah G30S PKI: Latar Belakang, Tujuan, dan Kronologinya

Ia justru meminta Ansor NU ikut menjaga ketenangan dan tidak terlalu agresif menghadapi PKI.

“Di bidang intelijen saudara-saudara kalah dengan PKI. Orang PKI tahu di mana saudara sekarang sedang berada. Bahkan tahu di mana Pak Idham Chalid (Ketua PBNU) dan tokoh-tokoh lainnya berada. Tetapi saudara dan tokoh NU tidak tahu DN Aidit berada. Saudara harus mengerti hal ini,” kata Subandrio seperti dikutip dari buku Benturan NU PKI 1948-1965 (2013).

GP Ansor NU tidak gentar dengan gertakan Subandrio. Meski dikatakan PKI lebih menguasai intelijen, Ansor NU tetap akan melawan ketika orang-orang BTI dan Pemuda Rakyat hendak merebut tanah.

Ansor NU akan mempertahankan tanah milik orang-orang NU yang hendak dirampas orang-orang PKI. Terutama Ansor NU Jawa Timur dengan tegas menyatakan sampai kapan pun tidak akan membiarkan tanah direbut PKI.

Baca Juga: Bau Anyir Luweng Grubuk, Saksi Sejarah Penumpasan Ribuan Gerombolan PKI di Jogja

Sementara orang-orang BTI di Kediri terus bergerak mematoki tanah milik rakyat yang dianggap melebihi batas. Celakanya, sejumlah tanah yang diklaim sepihak oleh BTI adalah milik para kiai. Tidak sedikit tanah juga milik pengurus partai NU, PNI, dan Masyumi.

Keberanian berlebih para aktivis BTI PKI itu dipengaruhi adanya pimpinan PKI yang duduk di kementerian. “Semangat PKI BTI dalam melakukan landreform ini semakin berkobar setelah salah seorang pimpinan PKI yaitu Njoto diangkat sebagai Menteri Urusan Landreform”.

Karir politik Subandrio sebagai Kepala BPI berakhir pasca meletusnya peristiwa G30S PKI. Pada 12 Maret 1966 PKI dibubarkan dan dinyatakan sebagai partai terlarang.

Pada enam hari kemudian atau 18 Maret 1966, Subandrio bersama 12 menteri lain, ditangkap dan ditahan.