POP dan Daring Jadi Persoalan Mendasar, Presiden Jokowi Bisa Cari Menteri Baru
loading...
Siswa SD dan SMP mengikuti kegiatan belajar mengajar secara daring, di Warkop Pitulikur, Surabaya, Jawa Timur, Senin (20/7/2020). (Foto/SINDOnews/Ali Masduki)
A
A
A
BOGOR - Direktur Visi Indonesia Strategis, Abdul Hamid berpendapat sejatinya Program Organisasi Penggerak (POP) dalam rangka peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan-pelatihan adalah ide yang baik.
Namun yang menjadi persoalan saat awal pelaksanaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim gagal membaca akar persoalan pendidikan di Indonesia. Bila gagal dalam membaca akar persoalan maka gagal pula dalam memilih problem solving.
"Jadi mas menteri hanya bisa memotret masalah pendidikan pada satu sisi dan itu permukaan, tanpa mencoba memperdalam akar persoalan,” kata Abdul Hamid, Sabtu (1/8/2020) di Bogor, Jawa Barat.(BACA JUGA: AJ: Tyson Anda Singa Tua, Biar Singa Muda yang Melakukan Hal Hebat)
Seharusnya Nadiem dapat duduk bersama Muhammadiyah, NU dan PGRI sebagai organisasi yang sudah puluhan tahun bahkan sebelum Indonesia merdeka sudah berjuang untuk pendidikan.
“Sementara memilih Tanoto dan Sampoerna Fondation sebagai bagian dari penerima program adalah contoh nyata gagal faham mas menteri,” beber Abdul Hamid. (BACA JUGA: Perahu Pecah, Nelayan Simalungun Tewas di Danau Toba)
Contoh lainnya dari keputusan belajar daring yang tanpa melihat kesiapan dan kemampuan sekolah, peserta didik dan orang tua yang berbeda-beda ditiap daerah, juga kini menjadi persoalan. Jadi, kata Abdul Hamid, jika Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet , maka Mendikbud bisa menjadi bagian hal itu
Namun yang menjadi persoalan saat awal pelaksanaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim gagal membaca akar persoalan pendidikan di Indonesia. Bila gagal dalam membaca akar persoalan maka gagal pula dalam memilih problem solving.
"Jadi mas menteri hanya bisa memotret masalah pendidikan pada satu sisi dan itu permukaan, tanpa mencoba memperdalam akar persoalan,” kata Abdul Hamid, Sabtu (1/8/2020) di Bogor, Jawa Barat.(BACA JUGA: AJ: Tyson Anda Singa Tua, Biar Singa Muda yang Melakukan Hal Hebat)
Seharusnya Nadiem dapat duduk bersama Muhammadiyah, NU dan PGRI sebagai organisasi yang sudah puluhan tahun bahkan sebelum Indonesia merdeka sudah berjuang untuk pendidikan.
“Sementara memilih Tanoto dan Sampoerna Fondation sebagai bagian dari penerima program adalah contoh nyata gagal faham mas menteri,” beber Abdul Hamid. (BACA JUGA: Perahu Pecah, Nelayan Simalungun Tewas di Danau Toba)
Contoh lainnya dari keputusan belajar daring yang tanpa melihat kesiapan dan kemampuan sekolah, peserta didik dan orang tua yang berbeda-beda ditiap daerah, juga kini menjadi persoalan. Jadi, kata Abdul Hamid, jika Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet , maka Mendikbud bisa menjadi bagian hal itu
(vit)
Lihat Juga :
