5 Fakta Ricuh Bentrokan Warga dan Aparat di Pulau Rempang

3. Kepolisian Tegaskan Tak Ada Korban Jiwa

Brigjen Pol Ahmad Ramadhan selaku Karo Penmas Divisi Humas Polri menegaskan tidak ada korban luka berat maupun ringan dalam bentrokan antara warga dan aparat gabungan di Rempang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri) beberapa waktu lalu. Lebih jauh, pihaknya menyatakan bahwa informasi yang menarasikan seperti adanya bayi tewas saat bentrokan tersebut adalah hoaks atau tidak benar.

Selain itu, Ramadhan juga menyebut bahwa usai bentrokan, situasi di Rempang telah terkendali alias aman dan kondusif. Dia juga mengklaim pihaknya telah memberikan pemahaman kepada masyarakat sebelum terjadinya bentrokan itu.

4. Mendapat Banyak Komentar Beragam

Tragedi bentrok Pulau Rempang yang terjadi mendapat perhatian banyak pihak. Mereka pun memberikan reaksi dan komentar yang beragam.

Salah satunya disampaikan Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi). Mereka meyakini bahwa Polri sudah bertindak profesional dalam menangani bentrokan di Pulau Rempang, Batam.



Lebih lanjut, mereka menyebut terjadinya bentrok dikarenakan kurangnya pendekatan BP Batam terhadap warga. Alhasil yang menjadi dampaknya adalah bentrok antara warga dan aparat keamanan tersebut.

Di sisi lain, Direktur Jaringan Gusdurian Alissa Wahid menyampaikan 6 pernyataan sikap atas bentrokan yang terjadi di Pulau Rempang, Batam. Menurutnya, bentrokan ini tidak mencerminkan demokrasi.

Tak hanya itu, Alissa juga mengecam tindakan penggunaan gas air mata oleh aparat keamanan. Menurutnya, senjata tersebut tidak pantas digunakan sembarangan, apalagi diarahkan kepada masyarakat.

5. Reaksi Presiden Jokowi

Kabar bentrokan antara warga Pulau Rempang dan aparat memang mendapat banyak tanggapan, tak terkecuali dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Melalui salah satu penuturannya, ia memerintahkan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia guna menyelesaikan dan menjelaskan masalah terhadap warga Pulau Rempang.

Lebih lanjut, Jokowi menyebut bentrokan yang terjadi dikarenakan bentuk komunikasi kurang baik antara aparat dan masyarakat.