Optimalkan Dana Otsus Papua Jilid 2, USAID Kolaborasi Latih ASN Pemerintah Daerah
Rabu, 30 Agustus 2023 - 17:05 WIB
loading...
A
A
A
Sejumlah masalah berhasil identifikasi diantaranya masalah kesehatan, pendidikan ekonomi dan hukum.
Dari sisi hukum misalnya, ada penyandang difabel yang mengurus hal-hak atas tanah tidak dilayani dengan baik.
Dari sisi kesehatan, terbatas sarana penunjang bagi difabel seperti kursi roda, alat bantu dengar dan lain-lain. Pun demikian dari sisi ketersediaan infrastruktur. Siti menilai belum ramah terhadap kaum difabel.
"Misalnya agak susah naik tangga," ujarnya.
Menurutnya, hal itu terjadi karena selama ini dalam proses perencanaan dan penganggaran tidak melibatkan kelompok-kelompok difabel.
"Sehingga apa yang menjadi keluhan mereka kemudian tidak terpenuhi. Untuk di otsus fase kedua kami mau kelompok retan dilibatkan dalam proses-proses tersebut yang kemudian pemerintah bisa responsif," ujar dia.
Irianto Yacobus yang mewakili KIPRa menambahkan, pihakmya mendorong pemerintah melibatkan civil society dalam hal perencanaaa, penganggaran supaya kebijakan yang diambil bisa dinikmati semua pihak termasuk kelompok difabel.
Karenanya, Irianto menyambut baik program USAID kolaborasi. Apalagi memfasilitasi terbentuknya Konsorsium GEDSI untuk mempertemukan kaum-kaum rentan dengan pemda.
"Kita dorong secepatnya dimasukkan ke dalam rencana aksi daerah. Jadi ouputnya bentuk rekomendasi berdasarkan data-data di lapangan," pungkasnya.
Dari sisi hukum misalnya, ada penyandang difabel yang mengurus hal-hak atas tanah tidak dilayani dengan baik.
Dari sisi kesehatan, terbatas sarana penunjang bagi difabel seperti kursi roda, alat bantu dengar dan lain-lain. Pun demikian dari sisi ketersediaan infrastruktur. Siti menilai belum ramah terhadap kaum difabel.
"Misalnya agak susah naik tangga," ujarnya.
Menurutnya, hal itu terjadi karena selama ini dalam proses perencanaan dan penganggaran tidak melibatkan kelompok-kelompok difabel.
"Sehingga apa yang menjadi keluhan mereka kemudian tidak terpenuhi. Untuk di otsus fase kedua kami mau kelompok retan dilibatkan dalam proses-proses tersebut yang kemudian pemerintah bisa responsif," ujar dia.
Irianto Yacobus yang mewakili KIPRa menambahkan, pihakmya mendorong pemerintah melibatkan civil society dalam hal perencanaaa, penganggaran supaya kebijakan yang diambil bisa dinikmati semua pihak termasuk kelompok difabel.
Karenanya, Irianto menyambut baik program USAID kolaborasi. Apalagi memfasilitasi terbentuknya Konsorsium GEDSI untuk mempertemukan kaum-kaum rentan dengan pemda.
"Kita dorong secepatnya dimasukkan ke dalam rencana aksi daerah. Jadi ouputnya bentuk rekomendasi berdasarkan data-data di lapangan," pungkasnya.
(hri)
Lihat Juga :
