Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Optimalkan Dana Otsus Papua Jilid 2, USAID Kolaborasi Latih ASN Pemerintah Daerah
loading...
Pelatihan Perencanaan Anggaran Otsus Papua untuk ASN wilayah Kabupaten Sarmi dan Membramo Raya di Hotel Suni, Jayapura, Papua, Rabu (30/8/2023). Foto/Haryudi
A
A
A
JAYAPURA - Guna mengoptimalkan pengelolaan dana otonomi khusus (Otsus) Papua fase kedua atau jilid II, USAID Kolaborasi Project ikut mengambi peran. Terutama dalam meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan dan partisipasi masyarakat.
Chief of Party USAID Kolaborasi Project Caroline Tupamahu menjelaskan bersama Wahana Visi Indonesia (WVI) USAID kolaborasi ini merupakan bagian dari program hasil desain Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri selama lima tahun (2022-2027).
"Tujuan utama dari program ini adalah bagaimana optimalisasi otsus untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua terutama orang asli Papua dan dilaksanakan melalui penguatan tata kelola," kata Caroline kepada awak media di Papua, baru-baru ini.
"Ada dua hal penting, pertama meningkatkan kapasitas pemerintah atau pemda terkait tata kelola jadi perencanaan, penganggaran, pengelolahan sampai monitoring dan evaluasi. Kedua, bagaimana penguatan masyarakat supaya bisa terlibat dalam proses pembangunan," tambahnya.
Caroline juga menjelaskan WVI bakal memberikan pelatihan bagaimana perencanaan dan penganggaran dana otsus Papua jilid 2. Caroline menerangkan, dana otonomi khusus fase kedua berbeda dari sebelumnya.
Menurutnya Otsus Papua jilid 2 saat ini, rujukannya Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
"Kalau yang pertama semua uang itu dari pemerintah pusat di transfer ke provinsi dari provinsi baru dibagi ke kabupaten-kabupaten," kata Caroline.
"Yang kedua ini tidak begitu dari nasional langsung ke kabupaten dan provinsi. Namun provinsi punya kewenangan untuk evaluasi kabupaten-kabupaten supaya apa yang dilakukan benar-benar sesuai tujuan bersama," ujarnya.
Lebih lanjut, Caroline menambahkan tak hanya WVI, proyek kolaborasi ini juga melibatkan beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Jayapura guna menyerap aspirasi dari kelompok-kelompok rentan.
Chief of Party USAID Kolaborasi Project Caroline Tupamahu menjelaskan bersama Wahana Visi Indonesia (WVI) USAID kolaborasi ini merupakan bagian dari program hasil desain Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri selama lima tahun (2022-2027).
"Tujuan utama dari program ini adalah bagaimana optimalisasi otsus untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua terutama orang asli Papua dan dilaksanakan melalui penguatan tata kelola," kata Caroline kepada awak media di Papua, baru-baru ini.
"Ada dua hal penting, pertama meningkatkan kapasitas pemerintah atau pemda terkait tata kelola jadi perencanaan, penganggaran, pengelolahan sampai monitoring dan evaluasi. Kedua, bagaimana penguatan masyarakat supaya bisa terlibat dalam proses pembangunan," tambahnya.
Caroline juga menjelaskan WVI bakal memberikan pelatihan bagaimana perencanaan dan penganggaran dana otsus Papua jilid 2. Caroline menerangkan, dana otonomi khusus fase kedua berbeda dari sebelumnya.
Menurutnya Otsus Papua jilid 2 saat ini, rujukannya Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
"Kalau yang pertama semua uang itu dari pemerintah pusat di transfer ke provinsi dari provinsi baru dibagi ke kabupaten-kabupaten," kata Caroline.
"Yang kedua ini tidak begitu dari nasional langsung ke kabupaten dan provinsi. Namun provinsi punya kewenangan untuk evaluasi kabupaten-kabupaten supaya apa yang dilakukan benar-benar sesuai tujuan bersama," ujarnya.
Lebih lanjut, Caroline menambahkan tak hanya WVI, proyek kolaborasi ini juga melibatkan beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Jayapura guna menyerap aspirasi dari kelompok-kelompok rentan.
Explore More