Optimalkan Dana Otsus Papua Jilid 2, USAID Kolaborasi Latih ASN Pemerintah Daerah

Akhirnya, terbentuklah sebuah Konsorsium GEDSI. Ini adalah upaya agar perspektif GEDSI atau gender equality, disability, and social inclusion dijadikan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan.

"Masyarakat Papua itu kan bukan hanya laki-laki saja ada perempuan dan penyandang disabilitas juga. Itu makanya teman-teman ini kita libatkan," jelasnya.

Konsorsium ini menjadi sangat penting karena bisa menjadi penghubung antara pemerintah dengan masyarakat. WVI punya satu pendekatan bernama suara dan aksi warga yaitu pertemukan masyarakat penyedia layanan dan pemerintah setempat.

"Misalnya mau pembangunan sekolah, tetapi dengan itu kita fasilitasi orang dari dinas pendidikan turun langsung ke desa," ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Konsorsium GEDSI Siti Akmiati menerangkan, Konsorsium GEDSI terbentuk sejak 18 April 2023.

Sejumlah otoritas di dalamnya seperti LP3AP, KIPRa, Jaring Tiki Papua, KSWD, Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat Adat Papua dan lain sebagainya.

Tujuannya, lahirnya konsorsium memastikan prespektif GEDSI masuk dalam perumusan anggaran APBD Provinisi maupun Kota di Papua.

"Kami bersepakat dengan organisasi lain untuk berkolaborasi dalam kerja-kerja mengadvokasi hak perempuan, kaum difabel maupun yang lainnya di Papua," ujar dia.

Siti menerangkan, kebijakan-kebijakan saat ini di Papua dinilai belum sepenuhnya berpihak pada kaum-kaum difabel.

Fakta itu diungkap langsung oleh penyandang difabel saat duduk bareng bersama antara kaum difabel dengan pemerinta setempat. Diskusi ini digagas oleh USAID Kolaborasi