5 Tahun Pimpin Jabar, Ridwan Kamil Lahirkan Banyak Inovasi untuk Kemajuan Negeri
Senin, 28 Agustus 2023 - 20:41 WIB
loading...
Gubernur Jabar, Ridwan Kamil saat Penandatanganan kerja sama dengan 11 pemerintah daerah di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (28/8/2023). Foto/SINDOnews/Agung Bakti Sarasa
A
A
A
BANDUNG - Kepemimpinan Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum melahirkan banyak inovasi selama lima tahun memegang kendali Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Gubernur Jabar, Ridwan Kamil mengatakan, salah satu hasil dari inovasinya itu adalah menjadikan PNS Pemprov Jabar menjadi PNS terbaik se-Indonesia.
"Jadi setiap tahun diukur kinerja PNS jadi kami ranking 1 mengalahkan semua kementerian, lembaga negara, ratusan pemerintahan daerah," ucap Ridwan Kamil dalam acara Penandatanganan Kerja sama dengan 11 Pemerintah Daerah tentang Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (28/8/2023).
Baca juga: Ridwan Kamil Lepas Kirab Merah Putih Komunitas Vespa di Bandung
Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu mengungkapkan, seluruh inovasi yang dilahirkan Pemprov Jabar tersebut dia sebar luaskan ke seluruh pemerintah daerah dan lembaga yang ada di Indonesia.
"SIPD untuk kita menganggarkan itu bikinan sini. Mendagri mah enak gak ngeluarin uang, meng-copy dari kita. Tapi kita mah senang berarti kan ada gagasan baik dari kita yang dipraktikkan di mana-mana," ungkapnya.
"Kita gak mau senang sendiri, kita bagi-bagi aja silakan karena dikurangi kompetisi perbanyak kolaborasi karena kita sama sama NKRI," sambungnya.
Kang Emil mengatakan, pihaknya juga membuat aplikasi bernama tunjangan remunerasi kinerja atau TRK. Aplikasi tersebut mampu mengetahui sesuai atau tidaknya kinerja atau tupoksi para PNS.
Baca juga: Antisipasi Dampak Kebakaran TPA Sarimukti, Ini Langkah yang Diambil Ridwan Kamil
"Caranya sederhana tiap sore PNS harus ngisi apa yang dia kerjakan lengkap dengan buktinya, komputer akan nanya kalau rapat mana notulensinya, kalau kamu kerja lapangan mana foto selfienya. Orang yang tidak pernah hadir tentulah dia tidak pernah bisa mengisi. Yang rajin amplopnya tebal, ketauan malas amplopnya tipis, adil kan," tuturnya.
Selain itu, pihaknya juga membuat sebuah sistem yang bisa menghindarkan praktik jual beli jabatan yang kerap menyandung kepala daerah bernama Merit Sistem.
"Saya juga bisa memberantas korupsi dengan aplikasi lain yaitu namanya Merit sistem. Jadi di Jawa Barat ada sistem merit yang membuat tidak ada lagi jual beli jabatan, tidak ada lagi KKN jabatan asal disiplin terhadap ini, ini sistemnya komputer semua," katanya.
"Jadi setiap PNS di Jawa Barat dievaluasi oleh 360 derajat, oleh atasan, kolega setaranya, dan oleh bawahannya. Jadi ga bisa ada pejabat bagus di mata bupati padahal nginjek ke bawahan, ketahuan karena bawahan oleh sistem kami boleh mengevaluasi prilakunya," tambahnya.
Kang Emil mengungkapkan, selama 5 tahun memimpin Jabar, dirinya tidak lagi menerapkan struktur organisasi vertikal. Menurutnya, kemajuan Provinsi Jabar saat ini diraih berkat birokrasi team of team.
"Waktu covid, Kadisdik ngurusin oksigen, dengan konsep ini wali kota, bupati dan gubernur butuh Anda harus ikutan di sana, tapi rumahnya sesuai SK. Anda rumahnya di Dishub tapi lagi emergency urusan kebakaran hutan misal, anda harus di sana," imbuhnya.
Kang Emil menilai, birokrasi team of team merupakan struktur organisasi PNS di masa depan.
"Maka visi misi wali kota bupati bisa cepet, Anda punya 20 visi misi janji ke rakyat, anda bisa bikin 20 team sesuai janji gak usah terlalu hierarki yang lama," ujarnya.
Kang Emil juga mengatakan, Pemprov Jabar telah memberlakukan mekanisme kerja work from home (WFH) bagi para PNS pasca pandemi Covid-19.
"Selama ini kita produktif tanpa harus meeting, kenapa setelah covid kita balik lagi, saya permanenkan. Syaratnya hanya 2, satu tidak boleh ada kelompok-kelompok yang bekerja langsung berinteraksi dengan masyarakat, kedua harus yang track record-nya bagus," tandasnya.
"Jadi setiap tahun diukur kinerja PNS jadi kami ranking 1 mengalahkan semua kementerian, lembaga negara, ratusan pemerintahan daerah," ucap Ridwan Kamil dalam acara Penandatanganan Kerja sama dengan 11 Pemerintah Daerah tentang Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (28/8/2023).
Baca juga: Ridwan Kamil Lepas Kirab Merah Putih Komunitas Vespa di Bandung
Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu mengungkapkan, seluruh inovasi yang dilahirkan Pemprov Jabar tersebut dia sebar luaskan ke seluruh pemerintah daerah dan lembaga yang ada di Indonesia.
"SIPD untuk kita menganggarkan itu bikinan sini. Mendagri mah enak gak ngeluarin uang, meng-copy dari kita. Tapi kita mah senang berarti kan ada gagasan baik dari kita yang dipraktikkan di mana-mana," ungkapnya.
"Kita gak mau senang sendiri, kita bagi-bagi aja silakan karena dikurangi kompetisi perbanyak kolaborasi karena kita sama sama NKRI," sambungnya.
Kang Emil mengatakan, pihaknya juga membuat aplikasi bernama tunjangan remunerasi kinerja atau TRK. Aplikasi tersebut mampu mengetahui sesuai atau tidaknya kinerja atau tupoksi para PNS.
Baca juga: Antisipasi Dampak Kebakaran TPA Sarimukti, Ini Langkah yang Diambil Ridwan Kamil
"Caranya sederhana tiap sore PNS harus ngisi apa yang dia kerjakan lengkap dengan buktinya, komputer akan nanya kalau rapat mana notulensinya, kalau kamu kerja lapangan mana foto selfienya. Orang yang tidak pernah hadir tentulah dia tidak pernah bisa mengisi. Yang rajin amplopnya tebal, ketauan malas amplopnya tipis, adil kan," tuturnya.
Selain itu, pihaknya juga membuat sebuah sistem yang bisa menghindarkan praktik jual beli jabatan yang kerap menyandung kepala daerah bernama Merit Sistem.
"Saya juga bisa memberantas korupsi dengan aplikasi lain yaitu namanya Merit sistem. Jadi di Jawa Barat ada sistem merit yang membuat tidak ada lagi jual beli jabatan, tidak ada lagi KKN jabatan asal disiplin terhadap ini, ini sistemnya komputer semua," katanya.
"Jadi setiap PNS di Jawa Barat dievaluasi oleh 360 derajat, oleh atasan, kolega setaranya, dan oleh bawahannya. Jadi ga bisa ada pejabat bagus di mata bupati padahal nginjek ke bawahan, ketahuan karena bawahan oleh sistem kami boleh mengevaluasi prilakunya," tambahnya.
Kang Emil mengungkapkan, selama 5 tahun memimpin Jabar, dirinya tidak lagi menerapkan struktur organisasi vertikal. Menurutnya, kemajuan Provinsi Jabar saat ini diraih berkat birokrasi team of team.
"Waktu covid, Kadisdik ngurusin oksigen, dengan konsep ini wali kota, bupati dan gubernur butuh Anda harus ikutan di sana, tapi rumahnya sesuai SK. Anda rumahnya di Dishub tapi lagi emergency urusan kebakaran hutan misal, anda harus di sana," imbuhnya.
Kang Emil menilai, birokrasi team of team merupakan struktur organisasi PNS di masa depan.
"Maka visi misi wali kota bupati bisa cepet, Anda punya 20 visi misi janji ke rakyat, anda bisa bikin 20 team sesuai janji gak usah terlalu hierarki yang lama," ujarnya.
Kang Emil juga mengatakan, Pemprov Jabar telah memberlakukan mekanisme kerja work from home (WFH) bagi para PNS pasca pandemi Covid-19.
"Selama ini kita produktif tanpa harus meeting, kenapa setelah covid kita balik lagi, saya permanenkan. Syaratnya hanya 2, satu tidak boleh ada kelompok-kelompok yang bekerja langsung berinteraksi dengan masyarakat, kedua harus yang track record-nya bagus," tandasnya.
(shf)
Lihat Juga :
