Bersama Ganjar dan Gibran, Menteri Hadi Deklarasikan Surakarta Kota Lengkap

SOLO - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto, kunjungan kerja ke Kota Surakarta, Jawa Tengah. Dalam kunjungannya ini, Menteri Hadi deklarasikan Kota Surakarta sebagai Kota Lengkap pertama di Jawa Tengah dan daerah kelima yang dinyatakan lengkap.

Tampak Menteri Hadi ditemani Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka dan Wakil Menteri (Wamen) ATR/BPN Raja Juli Antoni.

"Mulai saat ini tidak akan ada lagi mafia tanah yang akan bermain-main di wilayah Mas Gibran, karena Kota Surakarta sudah dinyatakan sebagai Kota Lengkap. Baik secara spasial maupun secara yuridis," kata Menteri Hadi Dalam sambutannya di Surakarta, Rabu (10/5/2023).

Menteri Hadi menjelaskan, arti dari Kota Lengkap adalah seluruh bidang tanahnya sudah dipetakan secara spasial dimana tidak ada lagi tanah yang tumpang tindih dan juga tidak ada lagi gap kosong antara satu bidang tanah dengan tanah yang lain.

"Demikian juga secara yuridis, semua bidang tanah bisa diverifikasi subjek dan objeknya serta batas-batasnya. Sehingga dinyatakan sebagai Kota Lengkap," ucapnya.

Lebih lanjut Menteri Hadi menyatakan, selain mempersempit gerak mafia tanah, tanah masyarakat jadi memiliki nilai ekonomi berlipat ganda tergantung pemanfaatannya.

Kepastian hukum atas tanah kata Menteri Hadi, membuat warga memiliki aset ekonomi yang bisa dimanfaatkan untuk apa saja. Selain itu kota lengkap juga memberikan keamanan bagi investasi.

"Sehingga Surakarta sebagai kota yang sudah banyak dilirik investor sejak kepemimpinan Gibra Rakabuming, akan semakin meyakinkan investor untuk berinvestasi di Surakarta," ungkapnya.

Menteri Hadi menyampaikan, ini tidak lepas dari tugas yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepadanya saya, bahwa Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) harus bergerak cepat karena penting bagi warga dan juga aman bagi investasi.

"Alhamdulillah program PTSL saat ini sudah mencapai angka 102 juta lebih sertifikat. Sehingga kami optimis mampu menjalankan amanat Bapak Presiden untuk menuntaskan 140 juta bidang di tahun 2024 yang akan datang," tuturnya.