Penanganan Kekerasan KKB di Papua, Pengamat: Gunakan Pendekatan Kontraterorisme

“Sistemnya itu harus bisa mengawasi semua wilayah, termasuk Papua, karena tujuan dana dalam kerangka otonomi itu untuk menyejahterakan rakyat. Apakah dana itu sampai ke rakyat? Dana harus benar-benar sampai kepada rakyat yang memerlukan, yang membutuhkan, dan program atau proyek yang memang direncanakan," tegasnya.

"Jangan sampai dana tersebut terlalu lama mengendap di pimpinan yang berpotensi disalahgunakan untuk tujuan kekerasan ataupun tujuan politik,” tandas Yunanto.

Dia mengatakan, pemerintah Indonesia konsisten dengan kesepakatan yang ada dalam UU Otonomi Khusus yang sudah direvisi tahun 2021. Namun, jika ada kasus kekerasan yang dilakukan oleh kelompok tertentu harus direspons dengan strategi yang integratif, mulai dari pendekatan persuasif, humanis, hingga operasi keamanan yang terbatas, atau yang hanya dilakukan di wilayah tertentu.

Sehingga jika kemudian ada pendekatan keamanan yang khusus, maka itu harus dipahami karena memang ancaman keamanannya masih nyata. Buktinya masih ada penyanderaan dan beberapa insiden keamanan lain. Tetapi secara umum, pemerintah itu sudah melakukan pendekatan ekonomi, pendekatan sosial, bahkan kultural.

"Kalau situasi keamanan itu sudah baik, tentu secara bertahap pendekatan keamanan juga akan dikurangi, dan lebih diutamakan pendekatan sosial, politik, ekonomi dan budaya,” pungkas Yunanto.