Pemberantasan Tambang Ilegal di Jateng, ATBI Harus Dilibatkan
Kamis, 09 Maret 2023 - 20:36 WIB
loading...
A
A
A
Baca juga: Tambang Pasir Ilegal Merangin Digerebek, Pemilik dan 4 Pekerja Ditangkap
"Di Jateng ini hanya masalah tambang pasir batu saja terutama di kawasan Gunung Merapi tapi masalahnya tidak kunjung selesai, bahkan jadi isu nasional. Sebenarnya ini sangat memprihatinkan. Bayangkan misalnya di Jateng ada tambang batubara dan nikel seperti di provinsi lain akan lebih pusing lagi," ungkapnya.
Anto mengeluhkan kalau pembahasan masalah tambang selama ini hanya melibatkan internal pemerintahan saja, antar instansi birokrasi dan aparat penegak hukum.
"Kami dari pelaku usaha tambang selama ini tidak diberikan kesempatan untuk dialog dan menyampaikan aspirasi, soal hambatan-hambatan perizinan juga tidak ada singkronisasinya regulasi dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten, itu yang jadi masalahnya," tukasnya.
Anto melanjutkan para pemilik IUP pasir batu dan tanah urug membentuk Asosiasi Pertambangan Batuan Indonesia (ATBI) Jawa Tengah,.
"Pada pokoknya kami meminta adanya kepastian hukum dan melindungi investasi atas penyelesaian perizinan tambang batuan," tegasnya.
"Di Jateng ini hanya masalah tambang pasir batu saja terutama di kawasan Gunung Merapi tapi masalahnya tidak kunjung selesai, bahkan jadi isu nasional. Sebenarnya ini sangat memprihatinkan. Bayangkan misalnya di Jateng ada tambang batubara dan nikel seperti di provinsi lain akan lebih pusing lagi," ungkapnya.
Anto mengeluhkan kalau pembahasan masalah tambang selama ini hanya melibatkan internal pemerintahan saja, antar instansi birokrasi dan aparat penegak hukum.
"Kami dari pelaku usaha tambang selama ini tidak diberikan kesempatan untuk dialog dan menyampaikan aspirasi, soal hambatan-hambatan perizinan juga tidak ada singkronisasinya regulasi dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten, itu yang jadi masalahnya," tukasnya.
Anto melanjutkan para pemilik IUP pasir batu dan tanah urug membentuk Asosiasi Pertambangan Batuan Indonesia (ATBI) Jawa Tengah,.
"Pada pokoknya kami meminta adanya kepastian hukum dan melindungi investasi atas penyelesaian perizinan tambang batuan," tegasnya.
(shf)
Lihat Juga :
