Ketua FKPT Jateng: Sambut Tahun Politik dengan Iklim Demokrasi yang Sehat

"Kalau persoalan seksi, ya seksi. Bahkan banyak orang yang kalau tidak waras itu akan terpesona. Kalau tidak waras, tidak rasional itu akan mudah terpesona, karena memang menarik, terutama kepada syahwat-syahwat politik dan dijustifikasi dengan fenomena agama. Agama jadi ditarik pada kepentingan sesaat. Ini akan menjadi sesuatu yang akan mudah untuk membakar emosi masyarakat," ucapnya.

Dia mengutip pernyataan KH Hasyim Asyari yang berbunyi hubbul wathon minal iman yang memiliki arti bahwa cinta tanah air/nasionalisme itu bagian dari iman. Baik nasionalisme atau pun agama harus saling menguatkan satu dengan yang lainya.

Oleh karena itu, Prof Syamsul Ma'arif berharap bahwa kontestasi pemilihan umum seharusnya justru bisa menampilkan gagasan ataupun ide yang berbeda dari masing-masing pihak yang berkompetisi, daripada hanya menjual ciri khas saja.

"Ini (politik identitas) akan menjadi bumerang jika tidak segera direduksi dengan moderasi cara pandang dalam berpolitik. Seharusnya kita bisa menciptakan gagasan-gagasan untuk membangun iklim demokrasi. Misalkan Pemilu yang sehat dengan mencari ataupun memilih pemimpin berdasarkan pada moralitas, kecakapan, dan profesionalitas."

"Jadi ini menumbuhkembangkan kedewasaan di dalam proses demokrasi melalui pintu Pemilu untuk memilih pemimpin yang didasarkan kepada kapabilitas, kompetensi, profesionalitas, daripada mengedepankan isu-isu sensitif atau pun menggunakan politik identitas," sambungnya.

Ia berpesan akan pentingnya mendorong kedewasaan masyarakat agar menjadi masyarakat yang demokratis. Salah satu contoh adalah menang atau kalah harus disikapi sebagai kehendak Tuhan sehingga siap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi.

Selain itu, kontestasi politik jangan dijadikan persoalan rivalitas semata, namun sebagai upaya bersama untuk membangun bangsa yang terhormat melalui proses-proses konstitusi.

Proses Pemilu yang ada diharapkan dapat menjadi awal mula pendewasaan orang Indonesia sebagai masyarakat yang bermartabat dalam menjalankan demokrasinya.

“Tidak ada tempat berkembang biaknya politik identitas (di Indonesia), karena itu melawan konstitusi, tidak selaras dengan nilai-nilai dasar Pancasila dan bahkan terkadang ini bertentangan dengan nilai-nilai agama itu sendiri," sebutnya.

Dia menambahkan, hal ini seharusnya menjadi suatu kesadaran dan kembali kepada prinsip-prinsip agama.