Ketua FKPT Jateng: Sambut Tahun Politik dengan Iklim Demokrasi yang Sehat
loading...
Ketua FKPT Jateng, Prof Syamsul Maarif menyatakan pentingnya mendorong kedewasaan masyarakat agar lebih demokratis. Foto/Ist
A
A
A
SEMARANG - Demokrasi yang sehat dan kondusif merupakan harapan bagi banyak negara, tak terkecuali Indonesia. Demokrasi yang kondusif bisa lahir dari masyarakat yang telah mendapatkan pendidikan politik dan konsep kebangsaan secara matang.
Kondisi seperti ini tentunya bisa terwujud jika iklim perpolitikan di Indonesia telah bebas dari praktik politik identitas.
"Politik identitas adalah sebuah upaya (politik) yang sering menggunakan kendaraan tertentu, seperti etnis, agama, budaya tertentu, dan mereka mempolitisasi dengan begitu masifnya, biasanya untuk tujuan pragmatis," kata Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jateng, Prof Syamsul Ma'arif di Semarang dikutip Jumat (10/2/2023).
Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo ini menjelaskan, para pelaku praktik politik identitas biasanya melakukan aksinya tanpa memproyeksikan sebuah gagasan besar untuk membangun iklim demokrasi yang sehat.
Para oknum ini hanya berpikir bagaimana caranya menang, caranya mereka agar mampu memberikan tekanan pada lawan politiknya. Sehingga ending-nya adalah sebuah polarisasi yang tajam karena para pelakunya menggunakan praktik politik yang kurang elegan dan kurang demokratis.
Ia menambahkan bahwa efek samping dari politik identitas yang muncul, berkembang, dan kemudian disebarkan secara terus-menerus akan menimbulkan polarisasi. Sehingga berujung pada upaya untuk menggoyang pemerintah yang sah.
Tujuan ini dicapai dengan cara mengintimidasi atau bahkan melakukan kekerasan, baik pemikiran, tindakan ataupun yang lain-lain yang akan merusak sebuah iklim demokrasi, persatuan dan kesatuan.
Syamsul juga menjelaskan bahwa memang metode kampanye dengan memanfaatkan politik identitas, bagi sebagian orang merupakan cara yang menarik.
Kondisi seperti ini tentunya bisa terwujud jika iklim perpolitikan di Indonesia telah bebas dari praktik politik identitas.
"Politik identitas adalah sebuah upaya (politik) yang sering menggunakan kendaraan tertentu, seperti etnis, agama, budaya tertentu, dan mereka mempolitisasi dengan begitu masifnya, biasanya untuk tujuan pragmatis," kata Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jateng, Prof Syamsul Ma'arif di Semarang dikutip Jumat (10/2/2023).
Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo ini menjelaskan, para pelaku praktik politik identitas biasanya melakukan aksinya tanpa memproyeksikan sebuah gagasan besar untuk membangun iklim demokrasi yang sehat.
Para oknum ini hanya berpikir bagaimana caranya menang, caranya mereka agar mampu memberikan tekanan pada lawan politiknya. Sehingga ending-nya adalah sebuah polarisasi yang tajam karena para pelakunya menggunakan praktik politik yang kurang elegan dan kurang demokratis.
Ia menambahkan bahwa efek samping dari politik identitas yang muncul, berkembang, dan kemudian disebarkan secara terus-menerus akan menimbulkan polarisasi. Sehingga berujung pada upaya untuk menggoyang pemerintah yang sah.
Tujuan ini dicapai dengan cara mengintimidasi atau bahkan melakukan kekerasan, baik pemikiran, tindakan ataupun yang lain-lain yang akan merusak sebuah iklim demokrasi, persatuan dan kesatuan.
Syamsul juga menjelaskan bahwa memang metode kampanye dengan memanfaatkan politik identitas, bagi sebagian orang merupakan cara yang menarik.
Lihat Juga :
