Anggota DPRD dari Partai Perindo Rangkul Penyandang Disabilitas Majukan Timor Tengah Selatan
loading...

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dari Partai Perindo, Marthen Natonis memberikan perhatian besar kepada penyandang disabilitas. Foto/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dari Partai Perindo , Marthen Natonis memberikan perhatian besar kepada penyandang disabilitas.
Berbagai program dan kegiatan dilakukan untuk merangkul difabel, agar bisa aktif berkontribusi bagi kemajuan kabupaten penghasil jeruk soe di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini.
Salah satunya dengan memberikan pembekalan politik bertajuk “Pendidikan Politik bagi Kaum Disabilitas dan Pemilih Pemula” di Kelurahan Nonohonis, Kecamatan Kota Soe, beberapa waktu lalu.
Kegiatan ini untuk memastikan kelompok penyandang disabilitas memiliki ruang dan hak yang sama dalam kehidupan politik dan sosial.
"Ini merupakan agenda nasional yang menjadi program prioritas Ketua Umum Partai Perindo, bahwa penyandang disabilitas harus diikutsertakan dalam setiap tahapan berbangsa dan bernegara. Baik dalam pembangunan, perencanaan maupun pengawasan. Instruksi ini dijalankan di tingkat DPW dan DPD seluruh Indonesia,” ungkap Marthen, Rabu (25/2/2025).
Ketua DPD Partai Perindo TTS ini mengatakan, kegiatan tersebut merujuk pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mengatur 22 hak penyandang disabilitas, khususnya poin kedelapan yang menegaskan hak politik mereka.
Tak hanya pendidikan politik, lulusan S2 Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga ini juga berkomitmen untuk melibatkan kaum disabilitas dalam struktur partai, mulai dari tingkat DPD hingga DPRt. Tujuannya memberikan mereka kesempatan lebih luas untuk berpartisipasi aktif dalam politik dan pembangunan daerah.
Marthen menambahkan, tidak hanya berhenti pada advokasi, DPD Partai Perindo Timor Tengah Selatan berencana memberikan bantuan nyata bagi Komite Penyandang Disabilitas (KIPDA) TTS. Di antaranya, membangun kembali database penyandang disabilitas, memfasilitasi kepengurusan dokumen legalitas organisasi KIPDA, dan membantu kepengurusan dokumen kependudukan bagi penyandang disabilitas.
Berbagai program dan kegiatan dilakukan untuk merangkul difabel, agar bisa aktif berkontribusi bagi kemajuan kabupaten penghasil jeruk soe di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini.
Salah satunya dengan memberikan pembekalan politik bertajuk “Pendidikan Politik bagi Kaum Disabilitas dan Pemilih Pemula” di Kelurahan Nonohonis, Kecamatan Kota Soe, beberapa waktu lalu.
Kegiatan ini untuk memastikan kelompok penyandang disabilitas memiliki ruang dan hak yang sama dalam kehidupan politik dan sosial.
"Ini merupakan agenda nasional yang menjadi program prioritas Ketua Umum Partai Perindo, bahwa penyandang disabilitas harus diikutsertakan dalam setiap tahapan berbangsa dan bernegara. Baik dalam pembangunan, perencanaan maupun pengawasan. Instruksi ini dijalankan di tingkat DPW dan DPD seluruh Indonesia,” ungkap Marthen, Rabu (25/2/2025).
Ketua DPD Partai Perindo TTS ini mengatakan, kegiatan tersebut merujuk pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mengatur 22 hak penyandang disabilitas, khususnya poin kedelapan yang menegaskan hak politik mereka.
Tak hanya pendidikan politik, lulusan S2 Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga ini juga berkomitmen untuk melibatkan kaum disabilitas dalam struktur partai, mulai dari tingkat DPD hingga DPRt. Tujuannya memberikan mereka kesempatan lebih luas untuk berpartisipasi aktif dalam politik dan pembangunan daerah.
Marthen menambahkan, tidak hanya berhenti pada advokasi, DPD Partai Perindo Timor Tengah Selatan berencana memberikan bantuan nyata bagi Komite Penyandang Disabilitas (KIPDA) TTS. Di antaranya, membangun kembali database penyandang disabilitas, memfasilitasi kepengurusan dokumen legalitas organisasi KIPDA, dan membantu kepengurusan dokumen kependudukan bagi penyandang disabilitas.