2045 Dibutuhkan Banyak Lapangan Kerja, HT: Harus Berani Membuat Kebijakan yang Berpihak
loading...
A
A
A
"Sehingga tidak ada cara lain, kita harus mampu mengentaskan UKM-UKM atau pihak-pihak yang sekarang mungkin belum produktif, untuk menjadi produktif. Sehingga mereka ikut serta membangun ekonomi. Sehingga kebutuhan lapangan kerja yang besar itu bisa diwujudkan" papar dia.
"Saat ini jumlah UMKM itu ada 60 juta lebih. Katakanlah kalau mampu menciptakan lapangan kerja rata-rata satu, akan terjadi lapangan kerja 60 juta lebih. Sehingga permasalahan ke depan itu bisa diatasi dengan baik. Bayangkan kalau banyak pengangguran ke depan pertumbuhan penduduk yang besar, adanya efisensi, kemudian tidak bisa menciptakan lapangan kerja. Pasti akan menjadi masalah tersendiri," tambah HT.
HT kembali menegaskan, hal itu bisa terwujud dengan adanya kebijakan yang berpihak. Partai Perindo memiliki visi untuk kemajuan dan kesejahteraan Indonesia.
"Bagaimana itu bisa diwujudkan? Harus mampu dan berani membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak. Artinya kebijakan yang menguntungkan, yang positif bagi kelompok-kelompok yang kita ingin entaskan dari belum produktif menjadi produktif. Tidak ada cara lain. Hanya bisa dilakukan kalau partai politik kita memiliki kursi yang cukup. Di dewan, akhirnya kita bisa mempengaruhi jalannya kebijakan, dan mampu juga menciptakan eksekutif," tegas HT.
"Saat ini jumlah UMKM itu ada 60 juta lebih. Katakanlah kalau mampu menciptakan lapangan kerja rata-rata satu, akan terjadi lapangan kerja 60 juta lebih. Sehingga permasalahan ke depan itu bisa diatasi dengan baik. Bayangkan kalau banyak pengangguran ke depan pertumbuhan penduduk yang besar, adanya efisensi, kemudian tidak bisa menciptakan lapangan kerja. Pasti akan menjadi masalah tersendiri," tambah HT.
HT kembali menegaskan, hal itu bisa terwujud dengan adanya kebijakan yang berpihak. Partai Perindo memiliki visi untuk kemajuan dan kesejahteraan Indonesia.
"Bagaimana itu bisa diwujudkan? Harus mampu dan berani membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak. Artinya kebijakan yang menguntungkan, yang positif bagi kelompok-kelompok yang kita ingin entaskan dari belum produktif menjadi produktif. Tidak ada cara lain. Hanya bisa dilakukan kalau partai politik kita memiliki kursi yang cukup. Di dewan, akhirnya kita bisa mempengaruhi jalannya kebijakan, dan mampu juga menciptakan eksekutif," tegas HT.
(shf)