Gelar Sosialisasi di Pontianak, MAHUPIKI dan Pakar Hukum Dukung KUHP Milik Anak Bangsa
loading...
A
A
A
Prof Benny Riyanto menambahkan KUHP baru yang dimiliki Indonesia saat ini merupakan hukum pidana yang lebih modern dan menjadi cerminan nilai asli bangsa Indonesia.
Narasumber lainnya , Guru Besar Hukum Universitas Diponegoro, ‪Prof. Dr. Pujiyono, S.H.,M.Hum mengatakan, KUHP baru ini memiliki sejumlah isu aktual antara lain, Living law, Aborsi, Kontrasepsi, Perzinaan, Kohabitasi, Perbuatan Cabul, Tindak Pidana terhadap Agama atau Kepercayaan, Tindak Pidana yang berkaitan dengan Kebebasan Berekspresi.‬‬‬
Perzinaan dan kohabitasi sempat ada perdebatan pasal itu. Jadi, kita menjembatani kelompok liberal dan religius. Dalam pasal tersebut, penggerebakan dilakukan jika ada delik aduan dari pasangan sah. Ini untuk membatasi agar tidak semua orang melakukan pengaduan,' ujar Prof Pujiyono.
Baca: Dimabuk Asmara, Siswi SMA Pasrahkan Kesucian Direnggut Pacar di Kamar Kos.
Sanksinya untuk Tindak Pidana Perzinahan sanksi pidana 1 tahun penjara atau Pidana Denda. Kategori II (max 10 juta). Sedangkan untuk Tindak Pidana Kohabitasi sanksi pidana 6 bulan penjara atau Pidana Denda Kategori II (max 10 juta), ungkap Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
Narasumber lainnya , Guru Besar Hukum Universitas Diponegoro, ‪Prof. Dr. Pujiyono, S.H.,M.Hum mengatakan, KUHP baru ini memiliki sejumlah isu aktual antara lain, Living law, Aborsi, Kontrasepsi, Perzinaan, Kohabitasi, Perbuatan Cabul, Tindak Pidana terhadap Agama atau Kepercayaan, Tindak Pidana yang berkaitan dengan Kebebasan Berekspresi.‬‬‬
Perzinaan dan kohabitasi sempat ada perdebatan pasal itu. Jadi, kita menjembatani kelompok liberal dan religius. Dalam pasal tersebut, penggerebakan dilakukan jika ada delik aduan dari pasangan sah. Ini untuk membatasi agar tidak semua orang melakukan pengaduan,' ujar Prof Pujiyono.
Baca: Dimabuk Asmara, Siswi SMA Pasrahkan Kesucian Direnggut Pacar di Kamar Kos.
Sanksinya untuk Tindak Pidana Perzinahan sanksi pidana 1 tahun penjara atau Pidana Denda. Kategori II (max 10 juta). Sedangkan untuk Tindak Pidana Kohabitasi sanksi pidana 6 bulan penjara atau Pidana Denda Kategori II (max 10 juta), ungkap Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
(nag)