Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (R-APBK) Diserahkan ke DPRK Aceh Barat
Senin, 14 November 2022 - 19:26 WIB
Ia menjelaskan rancangan APBK Aceh Barat tahun anggaran 2023 merupakan implementasi dari kebijakan fiskal sekaligus mencerminkan gambaran berbagai program dan kegiatan pemerintah daerah yang harus bersinergi dengan kebijakan nasional dan kebijakan Pemerintah Provinsi Aceh.
Untuk itu, Pemkab Aceh Barat telah berupaya secara optimal memenuhi kepatutan dalam merencanakan belanja anggaran 2023 secara efektif dan efisian, yang selanjutnya perlu dibahas guna memperoleh masukan dan tanggapan dari DPRK Aceh Barat sebagai badan legislatif terangnya.
Secara umum, lanjut Mahdi, tema pembangunan Kabupaten Aceh Barat 2023, yaitu ”Pemantapan nilai-nilai syariat islam dan pancasila, infrastruktur pelayanan dasar, penguatan potensi daerah serta mewujudkan kedaulatan pangan”.
"Oleh karena itu, Pemerintah menitik beratkan penganggaran APBK 2023 untuk memantapkan target pembangunan daerah yang belum tercapai, dengan tetap memperhatikan isu-isu strategis daerah, provinsi dan nasional," ujarnya.
Mahdi berharap melalui kerja sama yang baik, saling koordinasi serta dengan mempedomani mekanisme yang ada, tahapan demi tahapan dalam proses pembahasan R-APBK dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah disepakati bersama, dan ditetapkan sebagai qanun Kabupaten Aceh Barat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Untuk itu, Pemkab Aceh Barat telah berupaya secara optimal memenuhi kepatutan dalam merencanakan belanja anggaran 2023 secara efektif dan efisian, yang selanjutnya perlu dibahas guna memperoleh masukan dan tanggapan dari DPRK Aceh Barat sebagai badan legislatif terangnya.
Secara umum, lanjut Mahdi, tema pembangunan Kabupaten Aceh Barat 2023, yaitu ”Pemantapan nilai-nilai syariat islam dan pancasila, infrastruktur pelayanan dasar, penguatan potensi daerah serta mewujudkan kedaulatan pangan”.
"Oleh karena itu, Pemerintah menitik beratkan penganggaran APBK 2023 untuk memantapkan target pembangunan daerah yang belum tercapai, dengan tetap memperhatikan isu-isu strategis daerah, provinsi dan nasional," ujarnya.
Mahdi berharap melalui kerja sama yang baik, saling koordinasi serta dengan mempedomani mekanisme yang ada, tahapan demi tahapan dalam proses pembahasan R-APBK dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah disepakati bersama, dan ditetapkan sebagai qanun Kabupaten Aceh Barat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Lihat Juga :