RKPD Terhambat, Sekda Jateng Sebut Karena Dewan Minta Tambahan Rp92 Miliar

Menurutnya, seluruh anggota Banggar DPRD Jateng seharusnya sudah mengetahui dinamika pembahasan tersebut. Dokumen RKPD juga selalu disampaikan kepada Banggar sehingga seluruh anggota seharusnya sudah membacanya. “Kalau mengaku belum tahu ya mungkin belum meng-update saja,” katanya.

Sumarno menegaskan, jika menilik tahapan APBD sebetulnya tidak molor. Waktu pembahasan APBD masih dalam rentang waktu yang aman karena batasnya akhir November. “Jadi masih aman. Insya Allah tidak terlambat,” tegasnya.

Sedangkan terkait ketidakhadiran gubernur dalam rapat paripurna, menurut Sumarno tidak berpengaruh. Sebab Ganjar selalu datang pada sidang paripurna yang sifatnya tidak bisa diwakilkan.

“Yang pak gubernur tidak hadir itu karena berhalangan, tapi tidak banyak. Yang sifatnya harus hadir karena ada persetujuan atau penandatanganan, pak gubernur pasti hadir,” tandasnya.